Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) Berhasil Menumbangkan Tiga Anggota TNI

(Ilustrasi) GEN TRWP/WPRA

Jayapura (16/05/2014) – Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) yang bermarkas di perbatasan West Papua – PNG beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2014, pukul 02 : 00 WP, telah berhasil menumbangkan tiga orang anggota militer Indonesia (TNI), dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus).

Dari informasi yang berhasil dihimpun PMNews menyebutkan bahwa pada hari Jum’at (16/05) tiga orang anggota TNI telah berhasil ditumbangkan dari jarak yang sangat dekat oleh Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP). Kejadian bermula ketika Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) yang sedang melintas, mendapati tiga orang anggota TNI ini sedang berkendara di jalan raya, tepatnya di daerah Jembatan Kali Tami, jalan raya menuju Wutung. Melihat tiga orang TNI yang sedang berkendara tesebut, Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) bergegas mendekati tiga orang TNI tersebut dan tanpa basa-basi Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) menumbangkan tiga anggota TNI yang melintas dari jarak dekat.

Mendengar informasi ini, PMNesw mencoba untuk mencari kepastian dan kebenaran informasi dengan menghubungi pihak yang dapat dipercaya, dan ketika ditanyakan terkait kebenaran informasi ditumbangkannya tiga orang anggota TNI tersebut, informen yang dihubungi via seluler secara tegas membenarkan informasi tersebut.

“Sangat benar bahwa pada hari Jum’at, sekitar jam 02:00 siang, pasukan kami telah berhasil melumpuhkan tiga orang anggota TNI di sekitar Jembatan Tami, Jalan menuju Wutung, tiga orang anggota TNI berhasil kami lumpuhkan dari jarak yang sangat dekat, tetapi kami tidak tahu kenapa kejadian yang sudah terjadi beberapa hari lalu ini,m tidak juga dipubikasikan oleh media, tapi kami mau tegaskan bahwa informasi terkait tiga anggota TNI yang tumbang pada tanggal 16 mei di daerah Kali Tami, itu adalah benar”.

tegas informen yang juga terlibat dalam melumpuhkan tiga anggota TNI ini. [WP]

Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) Berhasil Menumbangkan Tiga Anggota TNI was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS

Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS Posted: 04 Feb 2013 09:39 AM PST      Benny Wenda New York, KNPBnews – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi “Freedom Tour”. Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman. Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat. “Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”, tutur Benny Wenda. Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua.  Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional. Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby. Pertemuan dengan Senator Bill Perkins (dok) Benny Wenda bertemu dengan Herman Wainggai www.suarabaptis.blogspot.com/feed/

Analyst predicts MSG will embrace West Papua Posted: 04 Feb 2013 09:36 AM PST An analyst says the Melanesian Spearhead Group is likely to accept West Papua as a member of the sub-regional organisation. The comment from Ben Bohane, the communications director of the Pacific Institute of Public Policy, comes after the West Papua National Coalition for Independence formally submitted a membership application. MSG backing for Papua has waned in recent years and two years ago, Indonesia was given MSG observer status despite strong objections by West Papuans. However Ben Bohane says that support for emerging independent territories is strong in Melanesia. “And the MSG will likely take them on board. And that will set up the Melanesian countries on some sort of - I won’t say collision path but it will certainly test its relations with Indonesia. If West Papua is admitted to the family as an observer, then it’s on a process to becoming a full member and then as a full member its position within the MSG would be considerably stronger than Indonesia’s.” Ben Bohane News Content © Radio New Zealand International www.suarabaptis.blogspot.com/feed/

Matius Murib, protes dan menolak pernyataan pada buku baru oleh Jared Diamond " The World Until Yesterday, What we can learn from traditional societies" Posted: 04 Feb 2013 06:05 AM PST Press Realisse: Matius Murib, Pembela HAM, Direktur Baptis Voice Papua Pembela HAM di tanah Papua sangat protes dan menolak pernyataan pada buku baru oleh Jared Diamond tentang orang pribumi dengan judul bukunya; “The World Until Yesterday, What we can learn from traditional societies,” (“Dunia Sampai Kemarin, Apa yang kita bisa belajar dari masyarakat adat”). Buku ini menyebarkan prasangka rasis tentang orang Papua, dan penulis buku ini akan sampai di Inggris hari ini tangal 30 Januari 2013. Dan pada tanggal 05 Februari 2013 dia akan berpidato di London-Inggris dan publik di Eropa dan dunia akan menikmati informasi yang sangat sepihak. Penulis buku ini seharusnya berpandangan positif tentang orang pribumi; oleh karena sih penulis sampaikan bahwa kita bisa belajar dari masyarakat adat. Namun, ada sejumlah masalah besar dengan buku ini yang penulis sampaikan pesan yang berbahaya dan merendahkan; antara lain: 1. Terkesan bahwa seolah-olah orang pribumi di Papua masih mewujudkan hidup mereka pada hidup ribuan tahun yang lalu. Ini tidak benar dan memperkuatkan ide yang rasis bahwa orang pribumi adalah ‘terbelakang,’ ‘hidup dalam masa lalu,’ atau bahkan ‘zaman batu.’ 2. Terkesan bahwa perang suku dan kekerasan, yang difokuskan terhadap orang dari suku Dani pada tahun1960-an. Penulis merincikan perang suku Dani sebagai ‘perang kronis.’ Dia bilang bahwa ‘Orang Dani berperang setiap bulan selama setiap tahun.’ Kesan untuk sih pembaca adalah bahwa orang pribumi dari suku Dani ini adalah keras dan buas, menguatkan prasangka yang sering dipakai untuk merugikan orang pribumi.  3. Jared Diamond, penulis buku ini, juga berpendapat bahwa orang pribumi sudah mendapat manfaat dari penguasa Negara dalam kehidupan mereka karena penguasaan ini sudah menghentikan perang suku. Dia menulis: “Orang Nugini menghargai manfaat dari perdamaian yang dijamin oleh penguasaan Negara, yang mereka tidak bisa mencapai sendiri.” Dia juga menulis bahwa “kebanyakan masyarakat skala-kecil menjadi terjebak dalam siklus kekerasan dan perang. Pemerintah Negara memberikan pelayanan luar biasa dalam memutus siklus-siklus ini oleh kedatangan mereka sebagai pemonopolian kuasa.”  4. Yang kami memprotes Jared Diamond adalah karena penulis buku ini sama sekali tidak menyebutkan kebrutalan prajurit atau militer Indonesia dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan dan pengusiran orang Papua Barat. 5. Buku ini terkesan sangat tidak berimbang dan obyektif dengan realitas di tanah Papua sampai hari ini; dari penulisan seperti ini, kami menduga penulis adalah agent atau kaki-tangan penguasa untuk melemahkan posisi dan eksistensi kehidupan masyarakat pribumi dan suku-suku asli di tanah Papua.  6. Penulis buku dan penguasa harus berhenti dan stop memberikan stigmanisasi yang merendahkan martabat dan harkat masyarakat pribumi, seperti suku Dani dan 200-an lebih suku-suku asli di tanah Papua.  7. Penulis buku ini, Penguasa dan semua pihak harus tahu bahwa sejak tahun 1960-an hingga hari ini, 30 Januari 2013 yang dominan menggunakan cara-cara dan pendekatan kekerasan dan dengan cara sangat brutal adalah militer Indonesia, yang dikenal institusi yang bernama TNI dan Polri bukan masyarakat pribumi yang adalah orang asli Papua.  Salam damai untuk semua dari tanah yang dikenal situs kekerasan dan wilayah konflik Papua Barat. Kontak Person: Matius Murib, Koordinator Pembela HAM dan Direktur Baptis Voice di tanah Papua Jalan Pipa Air Uncen Atas, Abepura, Jayapura, Papua Barat Mobile: 08124892975, email: matiusmurib@yahoo.com, BB: 2A97B47C www.suarabaptis.blogspot.com/feed/

Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri

Setuju: Patut direnungkan: Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri

 

Setuju, jawabannya adalah membangun seluruh wilayah Indonesia dengan
baik. dan itu bisa berhasil jika tidak dikorupsi oleh pejabat pusat dan pejabat daerah.
Bangsa ini butuh pemimpin yang punya niat membangun negeri

Yang ada sekarang mungkin hanya pemimpin yang ingin tampil, ingin populer dan ingin lebih kaya dibanding masyarakat yang lain, sehingga sama sekali tidak ada niat (apalagi tindakan) untuk
membangun negeri. Mereka mungkin tidak berpikir bahwa apa yang mereka
lakukan itu langsung maupun tidak langsung adalah membunuh anak cucu
bangsa ini dimasa depan (termasuk anak keturunan mereka sendiri)
jadi yang ada sekarang adalah pemimpin yang egois

Hal ini diperparah oleh sikap sebagian besar masyarakat, yang melanggengkan hal itu, dengan sikap cueknya, dan dengan sikap asal
dapat duit sehingga mengabaikan masa depan dirinya sendiri (bisa
dilihat dalam pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah, ternyata uang receh dianggap oleh sebagian besar masyarakat lebih berharga daripada masa depan)
______________________________________________
23/7/12, Erik Sastro <eriksastro@yahoo.com.sg> menulis:
hal lain yang patut dipikirkan dan dikerjakan oleh pemerintah kita
adalah bagaimana membangun papua dengan baik, sehingga dengan kekayaan alam yang demikian melimpah, mereka tidak hidup layaknya dijaman batu.

bagaimana juga pembangunan itu dananya tidak nyangkut ke kantong pejabat pusat dan daerah, sehingga memang bisa membangun papua

semoga papua bisa maju tanpa harus lepas dari Indonesia, karena
propaganda asing-pun juga akan menghasilkan penjajahan baru, seperti
yang terjadi di afrika selatan dll

___________________________________________________

21/7/12, Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@yahoo.com> wrote:

http://politik.kompasiana.com/2012/07/08/daftar-organisasi-pendukung-gerakan-papua-merdeka-di-luar-negeri/

Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri

Belajar dari kasus Timor Timur yang kini telah berubah menjadi

Negara Timor Leste, dimana keterlibatan pihak asing terbukti sangat

kental disana, saya tertarik untuk share di forum ini pemberitaan sebuah

situs tentang daftar sejumlah organisasi/lembaga non pemerintah (NGO)

di luar negeri yang diketahui menjadi pendukung gerakan Papua Merdeka

(OPM).

NGO-NGO itu tersebar di berbagai negara, seperti di Inggris,

Australia, Selandia Baru, Belanda, Jerman, Perancis hingga Canada.

Bahkan Amerika Serikat pemilik perusahaan pertambangan raksasa PT.

Freeport ternyata memiliki delapan NGO pendukung gerakan separatis Papua

yang sering bikin onar di areal PT. Freeport di Timika.

Jika daftar ini benar, maka benar sinyalemen sejumlah tokoh

nasional tentang hal itu, sebagaimana terwakilkan dalam pernyataan Wakil

Ketua Komisi I TB Hasanuddin, yang mengatakan kasus kekerasan di Papua

karena ada keterlibatan pihak asing. Jadi pelakunya asing, dan asli

daerah yang dibina.

http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3930

Menurut Hasanuddin, jika dilihat dari wilayah penyebaran aksi

penembakan dan waktu kejadiannya terlihat jelas bahwa aksi itu

terorganir dengan rapi. Ini sudah sistematis dalam memilih sasaran,

direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar. Dari manakah

sumber dana itu?

http://www.detiknews.net/read/2012/06/09/asing-ditengarai-jadi-penyandang-dana-kisruh-papua/

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin juga sependapat.

Menurutnya, kekisruhan yang terjadi di Papua karena ada indikasi

intervensi pihak asing yang mungkin saja ada kepentingan tertentu di

daerah tersebut. Karenanya, ia meminta Pemerintah Republik Indonesia

untuk berhati-hati dalam menyikapi konflik di Papua.

http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/06/18/din-syamsudin-di-papua-ada-indikasi-intervensi-asing

Lengkapnya, Kompasianer bisa melihat daftar berikut :

DAFTAR ORGANISASI / LEMBAGA PENDUKUNG GERAKAN PAPUA MERDEKA

DI LUAR NEGERI

I. Di Inggris

West Papua Ascociation
Tapol the Indonesian Human Right Campaign
Forest People Programme

National Union of Student

The Foundationfor Endagered Languages. 6) Down to Earth

World Development Movement

Colombia Solidarity Campaign

Oxford Papua right for Campaign

Cambridge Campaighn for Peace

II. Di Australia

Australia West Papua Asscociation

Internasional Volunteer for Peace

Medical Asscociation for Prevention of War

Pax Christi

Religius Society for Friends (Quakers)

III. Di Belanda

West Papuan Women Asscociation in the Netherlands

Chlindrern of Papua

Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea

West Papua Courier

Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment

PaVo-Papuan People'Fundation

The Netherlands Centre for Indigenous People

IV. Di Selandia baru

Indonesia Human Right Committee.

Peace Movement Aotearoa.

Women's International League for Peace and Freedom.

Section, Aoteorea.

Peace Foundation, Aoteorea.

Christian World Service.

Disarmamment & Security Centre.

Global Peace and Justice Auckland.

Pax Christi Aotearea.

The New Zealand Council of Economic and Culturights.

Women for Peace.

The Alliance Party.

V. Di Irlandia

West Papua Action-iriandia

Just Forrest-iriandia

TibetSupport Group-lrlandia

Afri-iriandia

Committee of 100-Finlandia

East Timor Ireland Solidarity Campaign-iriandia

Cuba Support Group-lrlandia

Latin America Solidarity Centre-iriandia

Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia

Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin

Alternatives to Violence-Belfast

VI. Di Amerika Serikat dan Kanada

East Timor Action Network (ET AN).

International Physicians for the Prevetion of Nuclear War

Indonesia Human Rights Network-USA

Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai.

West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada.

Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada

Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada

Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada.

VII. Di Belgia, Nepal, Swedia

KWIA-Flanders (Belgia)

Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium.

Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal.

Anti-Racism Information Service-Switzerland

Swedish Association for Free Papua-Sweden

VIII. Di Perancis, Jerman, Norwegia, Denmark

Survivallnternational-Perancis

German Paciffic-Network-Jerman i

Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia

International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark

IX. Di Fiji, Uganda dan Timor- Timur

Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island

Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda

International Platform of Jurists for East Timor- Timur.

Sumber : http://tsakti.wordpress.com/2012/07/04/organisasi-lembaga-ngo-pendukung-gerakan-papua-merdeka-di-luar-negeri/

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic
Messages in this topic (1)

Recent Activity:

• New Members 1

Visit Your Group

Gabung di milis INTI-net, kirim email ke : inti-net-subscribe@yahoogroups.com

Kunjungi situs INTI-net   
http://groups.yahoo.com/group/inti-net

Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
http://tionghoanets.blogspot.com/

Tulisan ini direlay di beberapa Blog :
http://jakartametronews.blogspot.com/
http://jakartapost.blogspot.com
http://indonesiaupdates.blogspot.com

*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*

CLICK Here to Claim your Bonus $10 FREE !
http://adv.justbeenpaid.com/?r=kQSQqbUGUh&p=jsstripler5

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

.

Statement Kongres AS dapat Meredam Gejolak Papua Merdeka

Anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega. Foto : www.vn-agentorange.org

Adalah Eni Faleomavaega, anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat yang selama ini dikenal vokal menyikapi persoalan HAM di Tanah Papua. Belum lama ini dirinya menerima kunjungan kunjungan dari Parlemen Indonesia pimpinan Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR (House of Representatives) AS. Secara tegas Eni menyatakan Kongres AS tidak mendukung rencana masyarakat Papua untuk keluar dari NKRI.

Justru sebaliknya Kongres AS mendukung pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

”Dia (Eni Faleomavaega) berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” kata Eva dari Washington DC sebagaimana dirilis Antara (26/4/2012) .

http://www.antaranews.com/berita/308006/kongres-as-tidak-dukung-papua-merdeka

Pernyataan Eni Faleomavaega ini sejalan dengan hasil Congressional Hearing tentang Papua di Washington DC, 22 September 2010 yang lalu. Bahkan waktu itu, Eni Faleomavaega dalam kesimpulannya mengakhiri hearing tersebut mengakui bahwa kondisi HAM di Papua sudah banyak membaik namun perlu terus dipantau agar pelanggaran HAM seperti yang banyak dialami di masa lalu tidak terulang.

Satu lagi catatan penting dari kesimpulan Eni adalah bahwa ternyata sebagian besar komunitas Papua memilih otonomi khusus dalam bingkai NKRI dan (hanya) ada sekolompok orang Papua yang menuntut merdeka di luar NKRI. Pemilihan para Gubernur, Walikota dan Bupati di Papua yang sangat demokratis membuktikan adanya dukungan tersebut. 

http://westpapuainfo.wordpress.com/2010/09/27/as-tetap-dukung-otsus-papua-dalam-bingkai-nkri/

Pernyataan-pernyataan positif seperti ini sangat kita butuhkan untuk membangun persepsi positif di Tanah Papua. Karena selama ini (dan sampai sekarang pun masih terus berlangsung) masyarakat Papua sering dibikin galau oleh kampanye-kampanye negatif yang dilancarkan oleh segelintir orang yang oleh Eni disebut ‘sekolompok orang Papua yang menuntut merdeka di luar NKRI’.

Bangsa ini perlu terus-menerus memberikan pencerahan kepada masyarakat Papua untuk meyakini upaya serius pemerintah RI untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan orang Papua. Break down dari upaya itu adalah menjaga suasana keamanan agar selalu kondusif, mengontrol perilaku aparat keamanan dengan penegakan hukuman disiplin secara konsekwen, menindak perilaku koruptif aparat pemda, mendampingi pemkab dan pemprov melalui pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B), mengevaluasi dan renegosiasi kontrak karya bidang pertambangan, termasuk Freeport, memperbaiki kesejahteraan dan upah pekerja PT Freeport…dan seterusnya.

Semua yang sedang berjalan baik ini agar bersama-sama kita jaga dari upaya-upaya ‘nakal’ para petualangan politik yang selama ini memanfaatkan isu Papua untuk kepentingan jangka pendek mereka. ***

Isu Papua Merdeka Jadi Isu Pemilu Papua Nugini

Isu Papua Merdeka Jadi Isu Pemilu Papua Nugini bennywenda.org Powes Parkop menghadiri peluncuran International Parliamentarians for West Papua - The PNG Chapter oleh Benny Wenda, tokoh gerakan Papua Merdeka yang mendapat suaka politik di Inggris, di Universitas Papua Nugini di Port Moresbey pada 7 November 2009.

1

TERKAIT:

• Papua Niugini Tahan Tujuh Nelayan Indonesia
• Somare Bela Pemberontakan Militer
• PM Papua Nugini Diultimatum Mundur
• Tentara Gulingkan Panglima Militer PNG

 

PORT MORESBY, KOMPAS.com - Papua Nugini dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 23 Juni mendatang. Pemilu ini diharapkan bisa mengakhiri krisis politik yang berlangsung akhir 2011. Menariknya, salah satu kandidat perdana menteri mengangkat gerakan separatis di Papua di Indonesia sebagai isu kampanyenya.

Kandidat yang dimaksud adalah Powes Parkop, yang merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Port Moresby. Parkop sering mengusung isu dalam kampanyenya. Dia bahkan aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional soal kemerdekaan Papua Barat.

Dalam tulisannya di Kompasiana, Hamid Ramli, seorang aktivis lingkungan di Papua, melaporkan, dalam deklarasi tim sukses untuk mendukung langkahnya ke kursi PM (Prime Minister) PNG 2012, di Five Mile Park, Port Moresby, pada 15 Juli 2010, Parkop disambut ribuan pengungsi asal Papua yang mendandani anak-anak mereka untuk menyanyi dan menari sebagai bentuk dukungan kepada Powes.

Kompasianer Hamid Ramli menulis, Parkop berjanji mendukung perjuangan Free West Papua. Dalam kampanye untuk pemilihan Perdana Menteri di PNG tahun 2012 nanti, ia akan lebih berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi bangsa Melanesia (termasuk di Papua Barat). Ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung semua perjuangan OPM yang ada di kepulauan Pasifik.

Gerakan Parkop untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat tidak berhenti sampai di situ. Dia selalu menghadiri berbagai forum terkait isu tersebut. Salah satunya pada Agustus 2011, Powes menghadiri konferensi Road to Freedom soal Papua Merdeka yang digelar Benny Wenda dkk di Oxford, Inggris.

Pada kesempatan itu, Parkop juga memberi sambutan, seperti dikutip situs web Radio New Zealand International. Dalam sambutannya, isu keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi faktor penyebab ketidakstabilan wilayah di sekitarnya, termasuk PNG. Padahal, katanya, kawasan itu bisa menjadi damai dan makmur.

"Papua Parat merupakan hambatan bagi potensi (perdamaian dan kemakmuran). Dan bagi saya, sebagai pemimpin nasional di PNG, itulah yang ingin saya tegaskan pada Indonesia, bahwa Anda, dengan mencengkeram Papua Barat, berarti menghalangi dan menghentikan potensi bahwa kami juga bisa menjadi pusat sosial ekonomi dunia," kata Parkop seperti dikutip Radio New Zealand International pada 1 Agustus 2011.

Powes juga hadir di Canberra, Australia, pada 28 Pebruari 2012 dalam acara peluncuran International Parliamentarians for West Papua (IPWP) untuk mendukung gerekan separatis Papua.

 

Sumber :

Kompasiana

Editor :

Kistyarini Kilungga

Papua Merdeka dan ‘Politik Dua Kaki’ Amerika

Perkembangan gejolak Papua saat ini, khususnya yang berkaitan dengan peluncuran International Lawyer for West Papua (ILWP) serta kaukus parlemen untuk mendukung pemisahan Papua dari NKRI (IPWP) di beberapa negara Eropa dan Asia Pasifik, tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Apalagi, Amerika Serikat (AS) yang kita ketahui sejak awal telah memainkan peran sangat menentukan di forum-forum internasional untuk mendukung integrasi Papua ke dalam NKRI, kini mulai berubah, ibarat berdiri di dua kaki.

Pada kaki yang satu, AS tampak mendukung penuh kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan di Tanah Papua, namun pada kaki yang lain AS diam-diam menjalin persekutuan dengan negara-negara seperti Inggris, Australia, Belanda yang mendukung separatisme di Papua. Salah satu buktinya, adalah AS telah memberikan ruang gerak kepada para aktivis pendukung Papua merdeka (pro-M) seperti Herman Wainggai yang saat ini telah menetap di AS. Negara yang sangat ketat soal kedatangan orang asing itu telah menampung Herman Wanggai dkk entah dengan jenis visa apa.

Herman sebelumnya tinggal di Australia. Kita ingat peristiwa tahun 2008 lalu ketika Herman berhasil menyelundupkan 28 orang Papua (termasuk anak-anak) ke Pulau Christmas, Australia untuk meminta suaka politik ke negara kanguru itu.

Setelah sukses membentuk sel di Australia, dan berhasil mendorong Partai Hijau untuk menjadi tuan rumah peluncuran IPWP Asia Pasifik pada Februari 2012 yang lalu, Herman dkk coba merambah ke negeri Paman Sam. Hasilnya, dengan dukungan Benny Wenda dari Inggris dan Oridek AP dari Belanda, ILWP pun berhasil diluncurkan di negeri Paman Sam.

Telunjuk Hillary

Inikah maksud Hillary Clinton (Menlu AS) yang pada November tahun lalu di Hawai (sebagaimana dilansir AFP 11/11/2011) mengatakan bahwa Pemerintah AS telah khawatir atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, sehingga pihaknya akan mendorong adanya dialog dan reformasi politik berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan legal rakyat Papua ?

http://hankam.kompasiana.com/2012/04/21/as-%E2%80%9Cmenjaga%E2%80%9D-freeport-dari-darwin/

Ini pulakah missi AS menempatkan pangkalan militernya di Darwin, agar bersama Australia bisa mengontrol perkembangan gerakan separatisme di Papua? Artinya, jika gerakan itu semakin besar dan membuat masa depan Freeport terancam, maka politik cari amanpun segera dimainkan dengan berlindung di balik HAM.

Ternyata, politik luar negeri AS adalah politik ‘cari aman’, sekaligus politik cari makan. Demi kelangsungan hidup Freeport di Tanah Papua, Act of Free Choice di Papua bisa dilakukan berkali-kali. Maka orang Papua harus bersiap untuk melakukan PEPERA sekali lagi. Bahkan mungkin akan ada PEPERA-I (tahun 1969), PEPERA-II (2014 ?), PEPERA-III dan seterusnya…hingga emas dan tembaga di perut bumi Cendrawasih habis dikeruk.

Perkara sudah ada Resolusi Majelis Umum PBB IV No.2504 tanggal 19 November 1969 yang mengesahkan hasil PEPERA (I-?), kalau AS mau, tinggal diamandemen. Toh sudah ada ILWP di AS, tinggal menunggu komando saja.

“Papua  Barat Titipan dari PBB”

(dari kiri-kanan): Presiden West Papua National Authority (WPNA), Pdt. Terryanus Israel Yocku, Juru Bicara (Jubir) Perdana Menteri (PM) Negara Republik Federal Papua Barat, Jack Wanggai dan Gubernur WPNA Wilayah Manokwari, Markus Yenu.

JAYAPURA - Ada pernyataan menarik diungkapkan salah satu kelompok yang menamakan dirinya sebagai pejabat Federasi Negara Papua Barat (NFPB). Mereka mengatakan, terkait masa depan penyelesaian permasalahan politik di Papua Barat, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui seluruh public baik public Negara Federal Papua Barat (NFPB) maupun public NKRI serta public Internasional.
Antara lain adalah mengenai Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan pandangan politik dari West Papua National Authority (WPNA) terhadap persidangan yang akan dijalani oleh Presiden Negara Federal Papua Barat (NFPB), Forkorus Yoboisembut, S.Pd dan Perdana Menteri (PM) NFPB, Dominikus Sorabut, dkk yang ditetapkan sebagai tersangka kasus makar dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) III lalu, di Lapangan Zakheus, Padang Bulan.
Juru Bicara (Jubir) dari Perdana Menteri (PM) NFPB, Jack Wanggai yang didampingi oleh Presiden WPNA, Pdt. Terryanus Israel Yocku dan Gubernur WPNA Wilayah Manokwari, Markus Yennu saat melakukan jumpa pers, di Prima Garden, Abepura, Jumat (27/01) kemarin sore.
Menurut Pdt. Terryanus Israel Yocku, Pemerintah Indonesia perlu sekali mengakui keberadaan Papua Barat didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan titipan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari resolusi PBB 2504 butir ke-2, yang berbunyi bahwa diberikan kepada Indonesia ijin untuk membangun Papua Barat selama 25 Tahun lamanya, tidak mengusai dan memiliki Papua Barat sebagai bagian dari NKRI. 

Pemimpin Gereja Pasifik Menyeruhkan Kemerdekaan untuk Papua Barat

Pemimpin Gereja Pasifik Menyeruhkan Kemerdekaan untuk Papua Barat

Francois Pihaatae/foto FCC

Konferensi Pasifik Gereja (PCC) adalah menyerukan kemerdekaan Papua Barat dan orang-orangnya dari Indonesia.

Dalam pernyataan yang didukung oleh para pemimpin gereja pada pertemuan terakhir mereka di Samoa, mereka menyatakan bahwa, "awal tahun 2012, kita akan merayakan hari kebebasan dalam mendukung saudara dan saudari kita di Maohi Nui, Bougainville, Kaledonia Baru, Barat Papua dan masyarakat yang mendambakan untuk bebas. Kami menyerukan kepada Sekretariat PCC untuk menunjuk hari seperti. "

PCC Penjabat Sekretaris Jenderal Pendeta Francois Pihaatae mengatakan, ini hari yang telah ditentukan akan dibahas secara detail selama retret perencanaan staf pada awal Januari tahun depan.

"Konferensi Gereja-gereja Pasifik berkomitmen untuk dekolonisasi wilayah Pasifik. Kami berdiri di samping orang di bawah pemerintahan kolonial dan berjalan dengan mereka dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang mereka dan pilihan Penentuan masa depan sendiri. Hal ini dapat diterima bahwa di hari ini dan usia kita terus menerima keberadaan koloni di kawasan Pasifik, "kata Rev Francois.

Rev Francois menyerukan anggota gereja di Pasifik untuk bergabung tangan dan berdoa tentang situasi di Papua Barat.

"Melalui kuasa Roh Kudus, kami percaya bahwa penyembahan yang benar adalah tentang komitmen benar untuk kebaikan orang lain. Mari kita berjalan dengan rakyat Papua Barat melalui doa-doa kita dan meminta Tuhan untuk menyediakan mereka dengan kenyamanan dan perlindungan dalam waktu yang sangat sulit yang mereka hadapi. "

Orginal published:http://www.dailypost.vu/content/

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat 

Laporan dari Indonesia menguasai Papua Barat menunjukkan bahwa ribuan penduduk desa di Paniai sedang mengalami pengepungan militer yang melibatkan penghancuran menghebohkan dan kekerasan. Rumah telah dibakar dan dihancurkan desa-desa, sementara helikopter dikatakan menembaki desa-desa. Ada laporan kematian, evakuasi paksa dan pemindahan ribuan orang.

This publihed:http://indigenouspeoplesissues.com/west-papua

 "Kami tidak dapat mengkonfirmasi semua laporan karena daerah tersebut tertutup bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan. Tapi ada indikasi kuat bahwa kekerasan terhadap rakyat Papua Barat meningkat drastis.

 Selandia Baru tidak bisa berdiri tetapi harus segera memanggil Indonesia untuk mengakhiri kekerasan dan membuka daerah itu untuk wartawan dan Palang Merah. '

 Surat fax ke Mr McCully di bawah.

 Hormat Murray McCully,

Menteri Luar Negeri,

Bangunan Parlemen, Wellington

16 Desember 2011

 Dear Mr McCully,

 Kami menerima surat yang sangat menyedihkan dari sembarangan dan serangan militer yang brutal, di Kabupaten Paniai di Dataran Tinggi Papua Barat.

Kami percaya bahwa informasi yang telah diterima membuat kasus yang menarik untuk intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan. Setidaknya Selandia Baru sekarang harus bersikeras bahwa daerah tersebut harus dibuka dan wartawan, Palang Merah dan pekerja kemanusiaan lain yang diberikan akses bebas, sehingga informasi yang dapat diverifikasi dan bantuan yang tepat diberikan kepada para korban.

 Laporan rinci dari berbagai sumber menunjukkan bahwa batalyon tentara Indonesia, bahasa Indonesia Brimob paramiliter polisi dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen 88 bertanggung jawab atas penghancuran desa dan evakuasi paksa.

 Hal ini tampaknya bagian dari kampanye militer terhadap anggota lokal dari National Papua Merdeka Tentara Pembebasan. Kami disarankan bahwa sekitar 27 desa telah hancur, bahwa rumah sekolah dan bangunan lainnya telah dibakar dan bahwa jumlah yang tidak diketahui orang telah tewas akibat tembakan militer hidup. Satu laporan daftar nama-nama 18 korban.

Helikopter sipil telah dibawa untuk menjatuhkan granat hidup dan senjata kimia penyebaran ke beberapa desa. Helikopter-helikopter juga dikatakan telah memberondong desa-desa dengan api penembak jitu dan senapan mesin. Ribuan pengungsi sipil telah melarikan diri dari daerah ke desa-desa lain di sekitar Enaratoli, di seberang Danau Paniai. Ada dikatakan polisi diawasi 'Pusat Perawatan' aman di Enaratoli, yang penuh sesak dan kurang dalam persyaratan dasar. Pengungsi lain telah melarikan diri ke hutan atau hidup dengan anggota keluarga lainnya.

 Hal ini diyakini bahwa pasukan militer Indonesia sekarang menangkap dan menginterogasi warga sipil termasuk anak-anak.

 Kami mengajak Anda untuk segera mengambil tuduhan serius dan kredibel pelanggaran berat hak asasi manusia dengan para pejabat Indonesia.

 Hormat saya,

 Maire Leadbeater

  Komite Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia

 

Queensland Seruhkan untuk tindakan terhadap Papua

Queensland Seruhkan untuk tindakan terhadap Papua

Queensland Government Sports Minister Judy Spence Brisbane. Photo: Tony Moore

Oleh: Sean Parnell
Dari: Australia

Source published: Theaustralian.com.au/news/
THE Parlemen Queensland telah meminta Indonesia untuk menyelidiki dan bertindak atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Buruh pensiun veteran dan Amnesty International advokat Judy Spence menggunakan dari Parlemen terakhir semalaman untuk memanggil Indonesia untuk bertindak atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Ketiga Rakyat Kongres pada bulan Oktober lalu.

Di tengah laporan tentang bentrokan lebih jauh antara polisi Indonesia dan aktivis kemerdekaan Papua Barat, Ms Spence mengatakan kepada parlemen ia putus asa bahwa hak asasi manusia yang terjadi di banyak negara di dunia saat ini".
"Saya tidak berpikir kami mencari perbaikan," kata Ms Spence.

"Bahkan, saya pikir kita mengambil langkah mundur di banyak negara Jadi itu behooves kita semua untuk menjadi sangat waspada tentang standar hak asasi manusia di negeri kita sendiri dan negara kita sendiri tetapi juga untuk memperjuangkan penyebab internasional di setiap kesempatan.."
Partai Nasional Liberal MP Bruce Flegg didukung gerak, mengatakan "ada bukti yang cukup serius pelanggaran hak asasi manusia di depan pintu kami untuk membuat kami keprihatinan mendalam".

Dr Flegg meminta Indonesia untuk mengakui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, menurunkan kehadiran militer di Papua Barat dan memungkinkan akses oleh para pengamat PBB dan wartawan masuk ke papua barat.

"Ini adalah bangsa (Indonesia) yang sangat dekat dengan kita," katanya.

"Dalam banyak hal, mereka adalah teman dari Australia dan saya pikir itu adalah benar dan layak bahwa parlemen Queensland dan Australia sebagai keseluruhan harus mendesak mereka untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia di daerah ini. Ini adalah titik hitam bagi mereka. "

 

Bintang Papua News : Momen 1 Desember Jangan Menambah Panjang Kasus HAM di Papua

Bintang Papua News : Momen 1 Desember Jangan Menambah Panjang Kasus HAM di Papua

Momen 1 Desember Jangan  Menambah Panjang Kasus HAM di Papua

Freedom West Papua

JAYAPURA - Ketua Majelis Rakyat Papua ( MRP) Timotius Murib menghimbau kepada seluruh masyarakat  Adat Papua dan seluruh masyarakat di Papua  untuk tidak terpancing maupun terprovokasi dengan berbagai  kejahatan menjelang 1 Desember yang disebarkan melalui pesan SMS untuk menakut nakuti masyarakat.

Timotius menyatakan,   peringatan 1 Desember merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang setiap tahun diperingati oleh elemen elemen masyarakat tertentu dan merupakan hal yang tidak disembunyi  ke Publik. Namun saja dirinya mengigatkan, agar momen 1 Desember  jangan dimanfaatkan oknum- oknum tertentu untuk melakukan ataupun menambah rentetan panjang  kasus pelanggaran HAM di Papua.

Himbauan Ketua MRP itu disampaikannya kepada Bintang Papua, Minggu( 27/11) dari Jakarta, setelah melakukan pembicaraan dengan Mendagri sehubungan dengan akan disatukannya  kembali MRP Papua dan Papua  Barat. Ia menyatakan pengalaman pengalaman serupa selalu terjadi jelang 1 Desember,  dimana korbannya juga masyarakat asli Papua. Oleh karena itu masyarakat jangan terpancing  secara umum dengan keadaan, usahakan menjaga ketentraman diri sendiri, keluarga, masyarakat dimana saja bermukim. Keamanan, Kedamaian dan  kenyamanan akan terwujud bila ada kerjasama dan saling pengertian antara masyarakat juga aparat Keamanan.

“ Secara khusus Aparat Keamanan dihimbau untuk tidak melakukan kekerasan ataupun segala bentuk tindakan  terhadap  kelompok kelompok masyarakat  asli Papua yang akan memperingati 1 Desember, apalagi dengan  memakai tindakan arogansi terhadap masyarakat sipil Papua yang melakukan pengibaran Bintang Kejora,” ujarnya.
Dalam hal ini diperlukan membangun kemitraan yang baik antara aparat dengan masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban dipihak masyarakat sipil Papua, pesan Timotius Murib.

MRP Tolak Program UP4B
Sementara itu ia juga mengatakan, “MRP menolak pelaksanaan program  UP4B di Papua  mengingat   Provinsi Papua sudah  diberlakukan Otsus dengan jumlah uangnya  yang besar  hingga Program UP4B dirasa tidak tepat diterapkan di Provinsi ini.  Bila Pemerintah menerapkan program percepatan pembangunan  ini di Provinsi Aceh, memang sangat tepat karena provinsi Aceh merupakan Daerah yang terdampak langsung  bencana Tsunami hingga perlu program percepatan Pembangunan diberlakukan di Provinsi Aceh”.

Program UP4B yang kembali digelontorkan Pemerintah Pusat karena dinilai Otsus dengan uang yang besar ternyata belum cukub untuk membangun Papua. “ Sebenarnya program UP4B ditangguhkan dulu oleh Pemerintah dan Pemerintah Pusat jangan  menjalankan Program itu di Papua,” ujar Timotius Murib.  Penolakan MRP itu   dikarenakan sejumlah kebijakan Pemerintah yang diambil sehubungan dengan pemberlakuan dan penerapan UP4B di Papua tidak melibatkan MRP sebagai representatif kultural orang asli Papua lebih dari  itu MRP  sebagai Mitra Pemerintah.

MRP hanya meminta Pemerintah Pusat dalam Hal ini Presiden untuk melibatkan MRP dalam program  penyususnan Program tersebut sebab sampai sekarang dimana program ini akan segera diberlakukan, bentuk, model, sasaran dan tujuannya tidak pernah dikomunikasikan dengan MRP atau  setidaknya MRP diajak duduk bersama untuk membicarakan Program UP4B ini.

Timotius menyatakan bahwa MRP menolak program UP4B karena MRP tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam perencanaan program tersebut. Dikatakan bahwa Pemerintah harus mengurungkan niat untuk memberlakukan UP4B, sedangkan yang perlu  segera dilakukan  Pemerintah pusat atau Presiden terhadap Papua adalah segera mengevaluasi para pejabat pemerintahan yang ada di Papua terkait pelaksanakan Otsus dan undang undang Otsus di papua dengan uang yang banyak itu, namun tidak membawa  dampak mengembirakan bagi penduduk asli papua yang berjumlah satu jutaan tersebut.

Suatu hal yang wajar bila MRP mempertayakan kinerja  Kepala Daerah dan meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi para  para kepala Daerah. MRP  mempertanyakan hal itu, karena MRP diberi manadat oleh undang undang Otsus papua untuk mengawal Undang undang otsus sendiri serta mengawal  penggunaan Dananya.

Untuk itu secara lembaga MRP menolak Pelaksanaan UP4B di Papua sebelum dilakukan evaluasi kinerja Kepala Daerah terhadap penggunaan Dana Otsus Papua, sebab sangat tidak masuk akal Otsus dengan uang yang banyak  belum sejahterakan orang asli papua, sementara itu mau diberi lagi UP4B yang tidak jelas bentuknya seperti apa  sementara program itu tidak pernah melibatkan MRP, ungkap Timotius. (Ven/don/l03)