Sikap Bangsa Papua Pada Pilpres Indonesia

Sikap Kita [Bangsa Papua] Pada Pilpres Indonesia

Koprs Wanita Tentara Revolusi Papua Barat

Untuk Pemilu Presiden (Pilpres) Indonesia nanti, pandangan dan sikap politik kita jelas, tidak berubah, tidak plin-plan, dan tidak berbelok-belok. Yakni, Pilpres Indonesia merupakan agenda negara kolonial Indonesia yang harus disikapi dengan penolakan dan perlawanan sipil melalui aksi boikot oleh segenap bangsa Papua, diatas teritori West Papua.

Perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri berada pada posisi yang jelas dan tegas. Bukan pada posisi abu-abu. Karena itu, kita tidak akan terbawa dalam arus euforia politik bernegara milik kolonial Indonesia. Itu berarti, kita tidak memiliki kepentingan dan urusan dalam menilai, mendukung, apalagi memilih salah satu calon Presiden Indonesia, sebaik dan seburuk apapun Capres dan visi-misinya.

Struktur dan alat kekuasaan kolonial Indonesia diatas teritori West Papua, dengan kekuatan media, sedang mengkondisikan sistem pemikiran dan sikap kesadaran bangsa Papua kedalam hegemoni kolonial Indonesia. Melalui TV, Radio, Koran, dan Internet mereka menghasut bangsa Papua. Mereka janjikan program-program ilusi yang tidak akan berhasil, dan sudah tidak berhasil dijalankan selama 52 tahun diatas tanah Papua.

Fokus bangsa Papua hari ini adalah menyolidkan barisan perlawan rakyat sipil di semua tingkatan. Bicarakanlah perjuangan melawan kolonialisme kepada temanmu di sekolah/kampus, keluargamu di rumah, jemaatmu di Gereja, dan dimanapun. Ajaklah mereka untuk membuang ilusi-ilusi dalam kolonial Indonesia, dan berjuang menyelamatkan bangsanya dari ancaman kolonial Indonesia. Serukan, sebarkan dan kobarkan perlawanan rakyat sipil Papua agar tidak turut serta (boikot) pada Pilpres milik kolonial Indonesia nanti.

Kita Harus Mengakhiri
Karena yang tersisa sisa-sisa

Sikap Kita [Bangsa Papua] Pada Pilpres Indonesia

Sikap Kita [Bangsa Papua] Pada Pilpres Indonesia

Untuk Pemilu Presiden (Pilpres) Indonesia nanti, pandangan dan sikap politik kita jelas, tidak berubah, tidak plin-plan, dan tidak berbelok-belok. Yakni, Pilpres Indonesia merupakan agenda negara kolonial Indonesia yang harus disikapi dengan penolakan dan perlawanan sipil melalui aksi boikot oleh segenap bangsa Papua, diatas teritori West Papua.

Perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri berada pada posisi yang jelas dan tegas. Bukan pada posisi abu-abu. Karena itu, kita tidak akan terbawa dalam arus euforia politik bernegara milik kolonial Indonesia. Itu berarti, kita tidak memiliki kepentingan dan urusan dalam menilai, mendukung, apalagi memilih salah satu calon Presiden Indonesia, sebaik dan seburuk apapun Capres dan visi-misinya.

Struktur dan alat kekuasaan kolonial Indonesia diatas teritori West Papua, dengan kekuatan media, sedang mengkondisikan sistem pemikiran dan sikap kesadaran bangsa Papua kedalam hegemoni kolonial Indonesia. Melalui TV, Radio, Koran, dan Internet mereka menghasut bangsa Papua. Mereka janjikan program-program ilusi yang tidak akan berhasil, dan sudah tidak berhasil dijalankan selama 52 tahun diatas tanah Papua.

Fokus bangsa Papua hari ini adalah menyolidkan barisan perlawan rakyat sipil di semua tingkatan. Bicarakanlah perjuangan melawan kolonialisme kepada temanmu di sekolah/kampus, keluargamu di rumah, jemaatmu di Gereja, dan dimanapun. Ajaklah mereka untuk membuang ilusi-ilusi dalam kolonial Indonesia, dan berjuang menyelamatkan bangsanya dari ancaman kolonial Indonesia. Serukan, sebarkan dan kobarkan perlawanan rakyat sipil Papua agar tidak turut serta (boikot) pada Pilpres milik kolonial Indonesia nanti.

Kita Harus Mengakhiri
Karena yang tersisa sisa-sisa

Dua Personil Brimob Jadi Korban Penyerangan Kelompok tak Dikenal di Papua

Dua Personil Brimob Jadi Korban Penyerangan Kelompok tak Dikenal di Papua

Berita Terkait

Kepala BIN: Kondisi Papua Aman Terkendali

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Penganiaya Polisi di Papua

Pembangunan Papua Hanya Libatkan Pemda

Empat Tersangka Penganiayaan Polisi Papua Ditangkap

PBNU Minta Pemerintah Segera Sejahterakan Papua

 

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Penyerangan terhadap anggota kepolisian di Papua kembali terjadi. Penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata diduga dari Organisasi Papua Merdeka (OPM)terjadi di Kali Semen, Kampung Wandigobak, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Sabtu (3/12) yang mengakibatkan dua orang polisi meninggal dunia dan satu polisi lainnya luka-luka.

"Anggota korban yang meninggal dunia atas nama Bripda Ferly dan Bripda Eko dari satuan Gegana Mabes Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution, dalam pesan singkat kepada Republika, Sabtu (3/12).

Sedangkan satu orang polisi lainnya, tambah Saud Bripda Syukur luka-luka di bagian paha. Saat ini Syukur masih dilakukan perawatan di RS Mulia, Puncak Jaya.

Saud menjelaskan tiga orang polisi ini usai menjenguk dua orang anggota Brimob yang sakit di Pos Tinggi Nambut. Namun di perjalanan pulang, mereka dihadang kelompok bersenjata yang diduga dari OPM. "Masih dilakukan penyisiran dan pengejaran. Untuk evakuasi masih terganggu cuaca," ujarnya.

Redaktur: taufik rachman

Reporter: Bilal Ramadhan

Thaha Alhamid: Momen 1 Juli Berhasil Membuka Mata Dunia

JAYAPURA - Terkait klaim Koordinator OPM Lambert Pekikir yang berencana akan melakukan pengibaran bendera bintang kejora selama 3 hari berturut-turut pada 1 Juli mendatang, saat peringatan HUT TPN OPM, Presidium Dewan Papua meminta untuk tidak menodai momen bersejarah tersebut, dengan aksi terror yang menciptakan rasa takut di tengah-tengah masyarakat.

‘’Terlepas dari pro kontra, dalam sejarah bangsa Papua, 1 Juli memang merupakan salah satu tonggak penting, dimana, saat itulah dinyatakan kemerdekaan bangsa Papua dan berhasil membuka mata dunia. Untuk itu, seyogyanya momentum penting tersebut jangan dinodai dengan tindakan terror yang akan menghilangkan makna sejati 1 Juli,’’tandas Thaha Alhamid Sekjen PDP melalui pesan singkatnya, Kmais 28 Juni.
Lanjut Thaha, semua pihak pasti mengetahui momentum bersejarah tersebut, bahkan juga Lambert Pekikir, sehingga nilai sejatinya harus tetap dijaga tanpa pernah mengotorinya dengan aksi  teror dan kekerasan . “Saudaraku Lamberth Pekikir  cs, faham betul pandangan itu, serta wajib menjaga dan tidak menodainya.  Jangan sampai, makna 1 Juli  kemudian berubah menjadi hari yang kelam, hari yang  penuh kekerasan dan darah,’’tegasnya.

 

Pada masa itu, momentum tersebut adalah peristiwa politik yang sah, dan bila sekarang ingin diperingati, sebaiknya dengan cara yang damai dan bermartabat. ‘’ Sekarang, jika moment itu hendak diperingati, maka harusnya diletakkan dalam sebuah kesadaran politik (dialogis) , bukan kesadaran militer (angkat senjata/perang).  Sekali lagi saya berharap, Jangan kotori kesadaran politik dengan kekerasan dan darah,’’tukas dia. Thaha Alhamid menjelaskan, pernyataan kemerdekan 1 Juli berhasil membuka mata dunia tentang dua hal, bahwa Papua tidak menerima keputusan PBB tentang Penentuan Pendapat Rakyat serta menolak seluruh proses politik yang terjadi terkait penentuan nasib Papua pada saat itu. ‘’ Ada dua hal yang timbul saat pernyataan kemedekaan di dengungkan yakni,  (1). Orang Papua, tidak terima Keputusan politikPBB tentang Pepera dan menolak seluruh proses politik termasuk resolusi 2504 yang nyata  tidak melibatkan orang Papua sebagai subyek. Padahal object sengketa adalah Papua. (2). Orang Papua memiliki kehendak lain yang berbeda dengan keputusan politik itu. Momentum 1 Juli menjadi penting karena diungkapkan sebagai reaksi nasional pertama sesudah Sidang Umum PBB, tahun 1969 yg mensahkan Papua masuk Indonesia,’’jelasnya.

Thaha melanjutkan, dalam menyikapi 1 Juli, aparat keamanan juga sebaiknya mengedepankan langkah persuasive dan bukan dengan kekerasan atau represif. “Aparat keamanan sebaiknya menyikapi 1 Juli ini dengan langkah persuasif. Kedepankan upaya Trushbuilding yang lebih teduh, bukan pendekatan operasi tumpas,’’ucapnya.

Ia menyatakan, masyarakat Papua dan lebih khusus Jayapura sudah lelah dan jenuh hidup dalam situasi yang menakutkan.  ”Saya percaya, seluruh rakyat, apalagi yang berada di Jayapura tentu sudah letih hidup dalam situasa teror yang menakutkan,’’imbuhnya. Dan Thaha menyakini, hanya melalui jalan damai yang bermartabat berupa dialog konstruktif menyelesaikan seluruh persoalan Papua. “ Solusi politik untuk menjernihkan realita sejarah masa lalu, haruslah lewat jalan damai, yakni dialog. Kekerasan cuma akan melahir luka dan kekerasan baru. Jadi, stop kekerasan dan mari berdialog,’’ajaknya

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat 

Laporan dari Indonesia menguasai Papua Barat menunjukkan bahwa ribuan penduduk desa di Paniai sedang mengalami pengepungan militer yang melibatkan penghancuran menghebohkan dan kekerasan. Rumah telah dibakar dan dihancurkan desa-desa, sementara helikopter dikatakan menembaki desa-desa. Ada laporan kematian, evakuasi paksa dan pemindahan ribuan orang.

This publihed:http://indigenouspeoplesissues.com/west-papua

 "Kami tidak dapat mengkonfirmasi semua laporan karena daerah tersebut tertutup bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan. Tapi ada indikasi kuat bahwa kekerasan terhadap rakyat Papua Barat meningkat drastis.

 Selandia Baru tidak bisa berdiri tetapi harus segera memanggil Indonesia untuk mengakhiri kekerasan dan membuka daerah itu untuk wartawan dan Palang Merah. '

 Surat fax ke Mr McCully di bawah.

 Hormat Murray McCully,

Menteri Luar Negeri,

Bangunan Parlemen, Wellington

16 Desember 2011

 Dear Mr McCully,

 Kami menerima surat yang sangat menyedihkan dari sembarangan dan serangan militer yang brutal, di Kabupaten Paniai di Dataran Tinggi Papua Barat.

Kami percaya bahwa informasi yang telah diterima membuat kasus yang menarik untuk intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan. Setidaknya Selandia Baru sekarang harus bersikeras bahwa daerah tersebut harus dibuka dan wartawan, Palang Merah dan pekerja kemanusiaan lain yang diberikan akses bebas, sehingga informasi yang dapat diverifikasi dan bantuan yang tepat diberikan kepada para korban.

 Laporan rinci dari berbagai sumber menunjukkan bahwa batalyon tentara Indonesia, bahasa Indonesia Brimob paramiliter polisi dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen 88 bertanggung jawab atas penghancuran desa dan evakuasi paksa.

 Hal ini tampaknya bagian dari kampanye militer terhadap anggota lokal dari National Papua Merdeka Tentara Pembebasan. Kami disarankan bahwa sekitar 27 desa telah hancur, bahwa rumah sekolah dan bangunan lainnya telah dibakar dan bahwa jumlah yang tidak diketahui orang telah tewas akibat tembakan militer hidup. Satu laporan daftar nama-nama 18 korban.

Helikopter sipil telah dibawa untuk menjatuhkan granat hidup dan senjata kimia penyebaran ke beberapa desa. Helikopter-helikopter juga dikatakan telah memberondong desa-desa dengan api penembak jitu dan senapan mesin. Ribuan pengungsi sipil telah melarikan diri dari daerah ke desa-desa lain di sekitar Enaratoli, di seberang Danau Paniai. Ada dikatakan polisi diawasi 'Pusat Perawatan' aman di Enaratoli, yang penuh sesak dan kurang dalam persyaratan dasar. Pengungsi lain telah melarikan diri ke hutan atau hidup dengan anggota keluarga lainnya.

 Hal ini diyakini bahwa pasukan militer Indonesia sekarang menangkap dan menginterogasi warga sipil termasuk anak-anak.

 Kami mengajak Anda untuk segera mengambil tuduhan serius dan kredibel pelanggaran berat hak asasi manusia dengan para pejabat Indonesia.

 Hormat saya,

 Maire Leadbeater

  Komite Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia

 

NewsBrief: Gerilyawan Papua Merdeka di Perbatasan PNG – West Papua Menembak Mati Seorang Anggota TNI Pukul 2 Pagi ini

NewsBrief: Gerilyawan Papua Merdeka di Perbatasan PNG – West Papua Menembak Mati Seorang Anggota TNI Pukul 2 Pagi ini

Motor yang Dipakai Anggota TNI dimaksud untuk Patroli juga Dibakar Hangus

[PMNews Wutung] Berita sekilas diterima dari Gerilyawan Papua Merdeka di Perbatasan PNG - West Papua dengan laporan bahwa gerilyawan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menembak mati seorang Anggota TNI Pukul 2 Pag ini pada saat yang bersangkutan mengendarai sepeda motor melakukan patroli pagi.
Pesan singkat ini tidak dikirim secara lengkap sehingga PMNews masih menunggu klarifikasi lanjutan.
Demikian sekilas info dari PMNews Wutung, West Papua - PNG Boda.

Gereja, aktivis desak SBY tangani serius Papua

Gereja, aktivis desak SBY tangani serius Papua

Beberapa pastor Protestan yang terus menyuarakan perdamaian di Papua (Dok)

Komisi HAK KWI dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama para aktivis HAM dari 35 LSM desak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menangani kekerasan di Papua.

“Kami, warga negara Republik Indonesia meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan membangun dialog sejati yang damai yang menghormati martabat dan hak budaya rakyat Papua,” demikian pernyataan bersama mereka yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor KontraS (25/10).

Mereka menyatakan amat mengkhawatirkan perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia di Papua.

“Kami meminta presiden memerintahkan Panglima TNI segera menarik seluruh personel TNI non organic  dari Tanah Papua,” lanjut pernyataan itu.

Forum itu juga meminta presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar segera melindungi dan menciptakan rasa aman di tengah rakyat Papua.

“Kami menuntut adanya penyelidikan perkara secara akuntabel, mengedepankan rule of law dan prinsip-prinsip hak asasi manusia atas setiap praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,” lanjut pernyataan itu.

Mereka juga menyatakan dukungan dialog damai bagi Papua serta selalu memberikan dukungan moriil kepada saudara-saudara di Papua untuk tetap berjuang meraih kesetaraan di negeri ini.

Papua menjadi ladang subur kekerasan, kata mereka, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya.

Mereka mencontohkan, dua orang buruh PT. Freeport  tewas dalam aksi demonstrasi serta seorang intel polisi kritis telah menunjukkan fakta aktual yang tidak bisa kita abaikan.

Ratusan orang ditangkap, 3 tewas dan 6 orang lainnya dituduh telah melakukan kegiatan subversif, juga penembakan di Timika yang menyebabkan 3 tewas dan 1 kritis, serta kasus terakhir Kapolsek Mulia, Puncak Jaya juga meninggal akibat ditembak oleh pelaku yang belum diketahui.

Fenomena Pelangi Kembar di Langit Papua

Fenomena pelangi kembar sendiri memang peristiwa langka. Seringkali pelangi kedua lebih redup dari yang pertama. Pelangi kedua terbentuk dari refleksi ganda dari sinar matahari dalam air hujan dan muncul pada sudut 50 sampai 53 derajat.Masyarakat di Manokwari bisa menyaksikan fenomena langka ini selama 20 menit.
Sebuah fenomena menakjubkan terlihat di langit Kota Manokwari, Papua. Dua buah pelangi kembar melengkung di angkasa.
Beruntung bagi warga Manokwari. Mereka bisa menikmati fenomena langka ini dengan mata telanjang. Kedua pelangi itu berhasil memesona warga selama 20 menit.
Pelangi tidak lain adalah busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya.