Bahwakemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

Benarkah Kemerdekaan Itu Hak Segala Bangsa?

Bahwakemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan UUD 1945 sudah menjelaskan itu dan dibacakan sejak kelas 1 SD hingga kelas 3 SMU. Jika rata-rata penduduk Indonesia hanya bersekolah hingga tamatan SD, paling tidak setiap penduduk selama 6 tahun pasti mendengar pembukaan UUD 1945 yang selalu dibacakan saat upacara. 

Hingga saat ini, Indonesia TIDAK konsisten dengan sikapnya, bahwa Papua Barat punya hak untuk merdeka dan membela kedaulatannya. Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak bergeming dari tujuan tersebut.  

"Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Apa lagi realitas yang terjadi terhadap Papua menunjukkan, masih ada penindasan terhadap masyarakatnya. Sebaiknya segera diakhiri melalui upaya mendukung kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan oleh rakyat Papua," ujar Ketua AMP Komite Kota Malang saat agenda diskusi lepas kemarin.

Di antara penduduk tersebut pasti ada pemimpin-pemimpin kita yang mendengar juga. Paling tidak mereka mendengar atau justru membacakan pembukaan UUD 1945 tersebut dalam upacara. Artinya, setiap lapisan kita sudah lebih mengenal bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mari kita lihat di luar sana, bangsa yang sudah merdeka ketika di dalam negerinya sedang bergejolak, justru invasi militer asing datang turut menghancurkan mereka. Dan kini Suriah, Palestina dan Papua Barat nun jauh di sana juga sedang mengalami hal yang sama. Tidak usa jauh-jauh yang dekat-dekat saja yakni Papua Barat sekarang mengalami dan sedang menghadapi hal yang sama oleh invasi militer Indonesia (TNI-POLRI) dan Pemerintah RI. 

Padahal Indonesia bahkan dunia pun tahu bahwa bangsa Papua Barat telah MERDEKA Tahun 1961. Rakyat Papua Barat hanya butuh PENGAKUAN dari Indonesia melalui jalan REFERENDUM sebagai solusi demokratis bagi Bangsa Papua Barat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama. 

Bukan tidak mungkin suatu saat invasi militer Indonesia menimpanya. Kalau bukti dan Saksi kalau memang indonesia yang  merancang, membuat dan menetapkan isi daripada UUD 1945 itu, kok penerapannya tidak sesuai ya ?  Kami  melihatnya miris, apakah benar kemerdekaan itu hak segala bangsa? Apakah masih relevan kalimat itu saat ini? Sebagian mungkin mengatakan iya, tapi sebagian yang lain bisa jadi mengatakan sebaliknya. Bagaimana dengan Anda?

Inilah Penghargaan bagi Suku Bangsa Melanesia di Indonesia

Inilah Penghargaan bagi Suku Bangsa Melanesia di Indonesia

ilustrasi : http://pendidikan-kewarganegaraan-kwn.blogspot.com

Pandangan sementara pihak bahwa etnis Melanesia di Indonesia hanya sebagai pelengkap penderita yang tergilas jaman, hanyalah isapan jempol belaka. Karena memang faktanya tidaklah demikian. Indonesia adalah sebuah negeri yang terbuka bagi semua suku dan golongan dan suku untuk bersaing meraih kemajuan. Pemerintah –yang juga direkrut dari berbagai suku dan golongan- hanyalah fasilitator dan regulator agar persaingan meraih kemakmuran itu tidak mengarah kepada homo homini lupus.

Menurut sensus penduduk Tahun 2010, di Indonesia terdapat sekitar 11 juta penduduk dari rumpun bangsa Melanesia. Mereka menghuni hampir 1/3 wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Itulah pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013. Pernyataan itu disampaikan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan MSG.

Pernyataan itu juga untuk menampik kampanye hitam yang dikembangkan kelompok-kelompok politik tertentu di luar maupun di dalam negeri tentang adanya genosida (pemusnahan etnis) Melanesia yang katanya telah berlangsung sistematis di Papua dan Papua Barat sehingga memicu gerakan separatisme di wilayah itu.

sebagian warga Papua yang tinggal di DKI Jakarta (Foto: Tempo.co)

Karenanya, delegasi Indonesia dalam MSG Summit yang dipimpin Wisnuwardhana itu mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG (PNG, Vanuatu, Fiji, New Caledonia dan Salomom Island) untuk datang ke Indonesia.

“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana sebagaimana dikutip salah satu media lokal Papua, tabloidjubi.com.

US$ 60 Milyar untuk Papua dan Maluku

Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, secara tegas mengatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.” ujar Wisnuwardhana.

http://tabloidjubi.com/2013/06/21/wisnuwardhana-kunjungan-para-menlu-msg-untuk-memahami-pembangunan-di-indonesia-termasuk-papua/

Apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam Forum MSG summit beberapa waktu lalu itu, bukanlah hasil rekayasa. Karena faktanya, sudah banyak hal yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bersama Pemprov dan lembaga-lembaga lainnya untuk memajukan dan mensejahterakan orang Papua. Pembangunan terus dipacu, peningkatan SDM terus digenjot, keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya terus dijaga dan dilestarikan.

Kehadiran tokoh-tokoh Papua di jajaran Menteri dan anggota parlemen semakin banyak, demikian juga kader-kader muda di berbagai profesi di tingkat nasional, seperti pengusaha, dokter dan tenaga medis, pilot, atlit, jurnalis, komandan militer, duta besar dan masih banyak lagi.

Dengan demikian, kedatangan delegasi MSG ke Indonesia, khususnya ke Papua akan menyaksikan sendiri dari dekat bahwa apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013 itu memang begitulah adanya. ***

IPMAPUJA " SELAMAT JALAN PEJUANG WEST PAPUA SEJATI

KNPB " SELAMAT JALAN PEJUANG WEST PAPUA SEJATI

Aktivis AMP Bandung Ledis Gombo Saat Berorasi Politik Merayakan HUT West Papua Ke 52, pada tanggal 1 Desember 2013 di Surabaya

Hari ini ko pergi untuk selamanya tapi semagat juang dan ideologimu selalu ada bersama kami untuk terus berjuang untuk merebut kembali kedaulatang bangsa papua barat.

Selamat jalan pejuang seyati....!!

Kau patriot bangsa perempuan melanesia yang terus mempertahankan harga diri bagsa papua barat.

semagat juga dan jasamu akan selalu dikenag oleh seluruh rakyat papua bersama aktifis papua dalam sejarah perjuangan bangsa papua barat.

selamat jalan pejuangku....kami akan teruskan perjuangan yang engkau tinggalkan , SALAM HORMAT LEDIS GOMBO

Kami keluarga besar IPMAPUJA Malang Raya turut berdua cita atas kepergianmu. LEDIS GOMBO Bendahara AMP BANDUNG.

IPMAPUAJA MALANG RAYA

BENNY YOMAN
KETUA

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Lihat Bukti Dan Saksi Ini

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Lihat Bukti Dan Saksi Ini 

Bukti dan Saksi : Siapa Bilang Indonesia Beratu ?

 PEREMPUAN ACEH DAN PAPUA BERSATU BANGKIT DAN LAWAN KOLONIAL INDONESIA

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN Papua untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for West Papua. By Koprs Wanita Angkatan Darat Tentara Revolusi West Papua (TRWP)

Siapa Bilang Indonesia Beratu ? Siapa bilang kita belum merdeka, siapa bilang kita belum bebas, siapa bilang perjuangan kita telah usai ?? Rapatlah barisan hai PEREMPUAN ACEH untuk bangkit dan lawan kolonial Indonesia. Tidak ada istirahat dalam peperangan. BANGKIT DAN LAWAN ! Freedom for ACEH (GAM). By Koprs Wanita Angkatan Darat GAM

Share this post :

3

Sikap Kita [Bangsa Papua] Pada Pilpres Indonesia

Sikap Kita [Bangsa Papua] Pada Pilpres Indonesia

Untuk Pemilu Presiden (Pilpres) Indonesia nanti, pandangan dan sikap politik kita jelas, tidak berubah, tidak plin-plan, dan tidak berbelok-belok. Yakni, Pilpres Indonesia merupakan agenda negara kolonial Indonesia yang harus disikapi dengan penolakan dan perlawanan sipil melalui aksi boikot oleh segenap bangsa Papua, diatas teritori West Papua.

Perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri berada pada posisi yang jelas dan tegas. Bukan pada posisi abu-abu. Karena itu, kita tidak akan terbawa dalam arus euforia politik bernegara milik kolonial Indonesia. Itu berarti, kita tidak memiliki kepentingan dan urusan dalam menilai, mendukung, apalagi memilih salah satu calon Presiden Indonesia, sebaik dan seburuk apapun Capres dan visi-misinya.

Struktur dan alat kekuasaan kolonial Indonesia diatas teritori West Papua, dengan kekuatan media, sedang mengkondisikan sistem pemikiran dan sikap kesadaran bangsa Papua kedalam hegemoni kolonial Indonesia. Melalui TV, Radio, Koran, dan Internet mereka menghasut bangsa Papua. Mereka janjikan program-program ilusi yang tidak akan berhasil, dan sudah tidak berhasil dijalankan selama 52 tahun diatas tanah Papua.

Fokus bangsa Papua hari ini adalah menyolidkan barisan perlawan rakyat sipil di semua tingkatan. Bicarakanlah perjuangan melawan kolonialisme kepada temanmu di sekolah/kampus, keluargamu di rumah, jemaatmu di Gereja, dan dimanapun. Ajaklah mereka untuk membuang ilusi-ilusi dalam kolonial Indonesia, dan berjuang menyelamatkan bangsanya dari ancaman kolonial Indonesia. Serukan, sebarkan dan kobarkan perlawanan rakyat sipil Papua agar tidak turut serta (boikot) pada Pilpres milik kolonial Indonesia nanti.

Kita Harus Mengakhiri
Karena yang tersisa sisa-sisa

A'aLAPAME: Para Pemimimpin Pemerintahan di Propinsi Papua dan Papua Barat, Bicaralah, jangan hanya diam

A'aLAPAME: Para Pemimimpin Pemerintahan di Propinsi Papua dan Papua Barat, Bicaralah, jangan hanya diam

Logo Corp@2013 A'aLAPAME

Lanny Jaya Post | Forum Ikatan Keluarga Besar Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Jahukimo, Dan Yalimo yang tergabung dalam "A'aLAPAME Group" di kota study Se-Malang Raya Jawa Timur meminta seluruh para Pemimimpin di Pemerintahan Propinsi Papua dan Papua Barat beranilah bersuara dan tidak tinggal diam saat masyarakatnya diserang lawan-lawan kolonial Indonesia. Sejauh ini, Para pelajar dan mahasiswa papua di pulau jawa (Malang) sudah bertindak tegas terhadap anggota tiap kabupaten untuk meninggkatkan diskusi rutin dan forum-forum resmi demi perjuangan kemerdekaan Negara Republik Papua Barat (Republic Of West Papua) , sehingga serangan ideologi tentang kemerdekaan rakyat papua barat dari sejumlah pihak, menjadi tidak berdasar dan mesti ditanggapi. "Kalau kita tahu tidak adil dan serangan kepada orang papua kita melampaui batas-batas dan kepatutannya, maka para pemimpin papua yang ada di DPRI, tingkat propinsi, tinkat kabupaten dampai tingkat desa harus bicara. Jangan hanya diam, jangan tiarap, apa saudara takut? Mungkin yang takut dan tiarap itu pemimpin papua yang membunuh rakytnya sendiri, dan tidak mau merdeka Saudara semua mengapa harus takut? Mengapa digebuki, dihabisi rakyatnya oleh NKRI diam saja," Kata M.Lood Wenda Katua A'aLAPAME Group saat forum mahasiswa papua pegunungan persiapan menyambut HUT Republic of West Papua, (28/11). 

Seruan Ketua A'aLAPAME Group M.Lood Wenda  itu disambut teriakan-teriakan lantang Freedom For West Papua. Mereka setuju dengan seruan tersebut. Total ada sekitar 102 orang hadir pada pertemuan/forum itu. "Kalau para pemimpin papua dan papuaa barat yang bergerak lantang di sini tidak setuju dengan apa yang diserangkan kepada kita, sekali lagi, bicaralah. Bicaralah para anggota DPR RI, bicaralah para pemimpin dan fungsionaris partai pusat dan di daerah. Kalau oarng papua diserang dan dihabisi, belalah," kata M.L.Wenda sebagai Ketua A'aLAPAME Group Malang,.

Seruan A'aLAPAME Group :

KAMI INGIN MERDEKA, KAMI MAU MERDEKA, KAMI INGIN BEBAS DARI NKRI, KAMI INGIN MEMNENTUKAN NASIB SENDIRI, KAMI MENUNTUT KEBENARAN DAN KEADILAN

KAMI TIDAK MAU PEMBANGUNAN DI PAPUA, KAMI TIDAK SETUJU UP4B DI PAPUA, KAMI TIDAK BUTUH KESEJAHTRAAN . KAMI TIDAK BUTUH SEGALA MACAM PROGRAM DI PAPUA , KAMI TADAK MAU NKRI CAMPUR TANGAN SEGALA BENTUK APAPUN DI PAPUA. 

KAMI TIDAK BUTUH KESEJAHTRAAN ATAU SEGALA MACAM, TAPI KAMI HANYA INGIN MERDEKA. 

FREEDOM FOR WEST PAPUA NOW !


Surat buat Wakil Rakyat
dinyayikan oleh Iwan Fals, syair oleh Ma'mun
dari Salam Reformasi -- 12/99 -- PT Musika Studio

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana di gedung DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman-teman dekat
Apalagi sanak famili

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar, lalu sampaikan

Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Di kantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke

Saudara dipilih bukan dilotre
Meski kami tak kenal siapa saudara

Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam, juara he'eh juara ha... ha...ha!

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana di gedung DPR

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar, lalu sampaikan

Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu setuju
[diulangi]

Tak lulus jadi polisi, 53 putra Papua mengadu ke dewan

Tari Hentakan Papua. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Tak lulus jadi polisi, 53 putra Papua mengadu ke dewan

Sebanyak 53 calon siswa sekolah calon bintara (Secaba) Kepolisian yang dinyatakan tidak lulus mengadu ke DPRP Papua, sesaat setelah mendengar hasil pengumuman tes di Mapolda Papua. Para calon siswa bintara Polri itu seluruhnya putra asli Papua.


Di DPRP Papua, mereka diterima Ketua Komisi C Yan Ayomi. Setelah mendengar pengaduan para pemuda itu, Yan langsung menuju Mapolda Papua untuk bertemu pimpinan kepolisian Papua. Namun tidak berhasil karena Kapolda Papua Irjen Pol BL Tobing sedang dinas ke luar Papua, sedangkan Wakil Kapolda Brigjen Pol Paulus Waterpauw sedang menerima tamu.

Ketua Komisi C DPRP Papua Yan Ayomi mengatakan, pihaknya akan mengirim surat meminta penjelasan dari Kapolda Papua tentang kasus tersebut serta mempertanyakan komitmen Polda Papua dalam memberdayakan putra Papua.

Seharusnya, kata Yan Ayomi, dalam penerimaan khusus untuk putera asli Papua diberi kemudahan misalnya standar penerimaan diturunkan seperti halnya yang terjadi di instansi atau lembaga lainnya.

Dia mengakui, dari laporan yang diterima dari para casis mereka dinyatakan gugur karena kelebihan umur. Demikian seperti dikutip dari antara, Jumat (20/7).

Namun menurut Yan, seharusnya kalau memang umur mereka tidak sesuai kenapa tidak gugur saja dari tahap awal padahal itu temasuk dalam seleksi administrasi.

"Yang kami khawatir dalam penerimaan Polri adalah para pemuda dari provinsi lain yang datang khusus untuk mendaftarkan diri masuk Polri," kata Yan Ayomi.

Walaupun demikian pihaknya tidak meminta keringanan di bidang kesehatan karena tidak mungkin seorang calon anggota polri tidak sehat, kata politisi dari Partai Golkar itu.

Sementara itu Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw yang ditemui secara terpisah mengaku, pengumuman itu merupakan keputusan pimpinan dalam hal ini Kapolda Papua Irjen Pol BL Tobing.

"Awalnya kami sudah menyarankan untuk menurunkan standar khusus untuk putera asli Papua termasuk usia," aku Brigjen Pol Waterpauw.

Diakui, dari data yang diperoleh terungkap sebanyak 91 orang dinyatakan gugur yang dengan kriteria antara lain kelebihan umur sebanyak 50 orang, domisili tiga orang, kurang nilai putra asli papua 31 orang dan pendatang enam orang dan usia dibawah 17 tercatat satu orang.

Ketika ditanya kapan mereka akan memasuki pendidikan, Waka Polda Papua mengaku belum mengetahui dengan pasti demikian juga jumlah yang diterima.

Mahasiswa Papua Bentangkan Bintang Kejora

VIVAnews - Puluhan mahasiswa Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, menolak kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di kampus mereka, Jumat 13 April.

Bahkan, aksi penolakan itu diwarnai dengan pembentangan bendera bintang kejora. Simbol organisasi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bendera Bintang Kejora di Belanda (Koleksi Jackson Kumaat)
Berawal ketika UP4B menggelar sosialisasi di Aula Kampus Unipa di Jalan  Gunung Salju Amban Manokwari, terkait kehadiran unit tersebut di Papua dan Papua Barat. Kepala Unit UP4B Letjen (Purn) Bambang Darmono, langsung memberikan materi.

Namun baru beberapa menit acara berlangsung, mahasiswa langsung berunjuk rasa menolak kehadiran unit itu di aula.

Awalnya mahasiswa hanya membawa spanduk yang bertuliskan menolak UP4B, Pemerintah Pusat harus segera selesaikan persoalan Papua dengan dialog.

Namun, beberapa saat kemudian, mahasiswa membentangkan dua bendera bintang kejora di dalam Aula, sambil mengusir Kepala UP4B keluar.

Pihak Rektorat Unipa mencoba menghentikan aksi mahasiswanya, tapi mahasiswa tetap menuntut UP4B menghentikan sosialisasinya dan keluar dari gedung aula.

Karena situasi tidak kondusif, aparat kepolisian kemudian meminta rombongan UP4B menghentikan acara sosialisasinya dan segera meninggalkan rektorat Unipa. Bambang Darmono dan rombongan akhirnya keluar dari kampus Unipa.

Setelah keluar, mahasiswa tetap bertahan di sekitar aula Unipa. Mereka kemudian membakar ban. Pihak kepolisian hanya diam melihat aksi para mahasiswa

Freeport Akui Beri Imbalan ke Polisi dan TNI

Pasukan Panah TPN-OPM

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA –- PT Freeport Indonesia akui bahwa pihaknya memang mengelontorkan uang hingga 14 juta dolar kepada Polisi dan TNI untuk menjaga daerah pertambangannya. Namun menurut Freeport, dana tersebut sebagai bentuk dukungan keamanan dan bukanlah sogokan.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait menjelaskan, penjelasan tentang pemberian imbalan tersebut telah disampaikan pada laporan pembangunan berkelanjutan Freeport yang bisa diakses publik. Sehingga tidak ada upaya untuk menutupi keberadaan anggaran tersebut. “Anda bisa lihat di website resmi kami. Ini adalah bentuk trasnparansi pembayaran kepada pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut dijelaskan aparat keamanan ditugaskan untuk mengamankan tambang Grasberg berdasarkan peraturan presiden. Tak lain karena tambang tersebut dianggap sebagai aset vital negara. Sementara uang yang diberikan kepada perugas keamanan hanyalah bentuk dukungan aktivitas keamanan tambang.

Menurut laporan tersebut, uang sebanyak itu diberikan untuk pendukung tambahan yang terdiri dari berbagai infrastruktur dan biaya lainnya. Seperti makanan, biaya tempat tinggal, biaya bahan bakar,  uang jalan, dan biaya perbaikan kendaraan. Selain itu, uang tersebut juga diberikan untuk menutupi biaya kebutuhan tak terduga lainnya, biaya administratif, dan program bantuan komunitas.

Masih dari laporan itu, aparat keamanan juga di tempatkan di dalam wilayah pertambangan. Mereka juga ditugaskan atas koordinasi bersama pemerintah. Freeport pun memberikan dukungan terhadap para polisi pertambangan ini sekitar 1 juta dolar AS pada 2010. Uang tersebut digunakan untuk biaya makanan, perumahan, tunjangan moneter, dan dukungan logistik. Serta pembayaran langsung kepada pemerintah untuk mendukung polisi pertambangan ditugaskan yang ditugaskan di daerah konsesi  Tenke Fungurume Mining (TFM).

Redaktur: M Irwan Ariefyanto

Reporter: Fitria Andayani

STMIK AMIKOM

PIDATO, Jane Prentice MP (Ryan) Ini adalah waktu nya untuk menempatkan bicara dalam tindakan

PIDATO, Jane Prentice MP (Ryan) Ini adalah waktu nya untuk menempatkan bicara dalam tindakan 

Parlemen Australia

Pidato Gedung Parlemen Australia,  Perwakilan Rakya, 21 Oktober 2011

oleh : Jane Prentice MP (Ryan)
Partai Liberal Australia.

Published by, Westpapuamedia.info/aust-parliament/

Nyonya Prentice (Ryan) (10:42): Seperti orang lain di ruangan ini saya salut sentimen dan tujuan yang diungkapkan oleh Presiden Obama dalam pidatonya di parlemen Australia minggu lalu. Kata-katanya lakukan dan meneliti berulang beruang, jadi saya mengutip:

"Obama, Sebagai dua mitra global, kita berdiri untuk keamanan dan martabat orang di seluruh dunia."

Presiden Obama mengatakan bahwa tujuan yang lebih besar dari kunjungannya ke wilayah ini adalah 'usaha kita untuk memajukan keamanan, kemakmuran dan martabat manusia di kawasan Asia-Pasifik' dan bahwa 'di Asia sebagian besar akan menentukan apakah abad ke depan akan ditandai oleh konflik atau kerja sama, perlu penderitaan atau kemajuan manusia '. Dia melanjutkan dengan mengatakan:

Kami berdiri untuk tatanan internasional di mana hak dan tanggung jawab semua bangsa dan orang ditegakkan. ...

Setiap bangsa akan bagan jalannya sendiri, namun juga benar bahwa hak-hak tertentu bersifat universal. ... Sebagai dua demokrasi besar yang kita berbicara untuk kebebasan ini ketika mereka terancam. Kami bermitra dengan demokrasi muncul, seperti Indonesia, untuk membantu memperkuat institusi di mana pemerintahan yang baik tergantung. Ini adalah masa depan kita mencari di Asia Pasifik - keamanan, kemakmuran dan martabat untuk semua.

Seperti yang saya katakan dalam pidato  saya, di wilayah kami, kami memiliki tanggung jawab khusus untuk membantu teman-teman kita berkembang, tidak dengan cara menggurui tetapi dengan tangan asli dari persahabatan dan dukungan. Negara maju belum menemukan bentuk yang sukses memberikan bantuan kepada tetangga kita, dalam banyak cara yang sama bahwa kita harus banyak belajar dalam membantu Australia Adat kita sendiri. Dalam kedua kasus kita harus bertahan, karena jika kita gagal kita membiarkan tetangga kita turun-dan, memang, Australia pertama kami.

Saya kemudian melanjutkan untuk menyebutkan beberapa dari banyak masalah yang dihadapi tetangga terdekat kita. Ini adalah latar belakang ini bahwa itu adalah penting bahwa kita mengakui menghormati hak asasi manusia yang harus diberikan kepada semua orang.

"Orang-orang Papua Barat menghadapi tantangan yang banyak aliran dari zaman kolonial, ketika garis ditarik pada peta sesuai dengan kepentingan kekuasaan kolonial. Sebagai negara yang kita miliki untuk lebih dari 100 tahun telah siap untuk mengirim layanan kami laki-laki dan perempuan di seluruh dunia, tidak hanya ke dalam situasi konflik tetapi juga sebagai penjaga perdamaian. Namun di sini, secara harfiah di depan mata kita, kita terus menutup mata terhadap penderitaan salah satu tetangga terdekat kami yakni papua barat indonesia."

Pada catatan itu, dengan semua orang terfokus pada kawasan Asia-Pasifik, sebagai Presiden Obama mengatakan, kita harus berdiri untuk hak-hak dasar setiap manusia. Secara khusus saya melihat ke tetangga kita di Papua Barat. Mark kata-kata saya, sejarah akan menghakimi kita dengan sangat kasar. Memang, kita akan dikutuk karena kurangnya tindakan kita dan kurangnya welas asih.

Saya menyerukan pemerintah dalam kemitraan yang erat dengan Presiden Obama untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan bagi rakyat Papua Barat. Ini adalah waktu untuk menempatkan ke dalam tindakan bicara.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

LAPORAN KONSTITUENSI

Asia-Pasifik

PIDATO

Senin, 21 November, 2011

DENGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

 

Mahasiswa Papua Terus Serukan Kemerdekaan Papua

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para mahasiswa Papua terus menyerukan kemerdekaan Papua di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12/2011).

Terpantau oleh Tribunnews.com di tengah lokasi unjuk rasa, para orator yang bergantian diatas mobil selalu mengawali orasainya dengan mendesak pengakuan negara-negara bahwa Papua sudah merdeka.

"Kami sudah merdeka, kami hanya meminta untuk pengakuan seluruh negara," ucap orator setiap naik ke atas mobil orasi.

Dalam unjuk rasa para mahasiswa Papua ini juga menghimbau bahwa hari ini, Kamis 1 Desember 2011 bukanlah ulang tahun Organisasi Papua Meredeka, tetapi ulang tahun bangsa Papua.

"Kami sering melihat para wartawan menuliskan dalam bahasanya bahwa hari ini (1 Desember) adalah HUT OPM, itu salah, hari ini adalah HUT bangsa Papua, saya tegaskan itu," teriak orator aksi, Dorus Wakum dalam orasinya seraya meneriakkan merdeka dari para pengunjuk rasa.

Presiden Bentuk Unit Khusus Tangani Papua

 Presiden Bentuk Unit Khusus Tangani Papua

 JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membentuk institusi khusus untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Unit kerja tersebut bernama Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin mantan Sekjen Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) Letjen TNI (purn) Bambang Darmono.
  Menurut  Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, ketua tim khusus akan bertanggung jawab langsung pada presiden. Unit tersebut akan ditugaskan turun ke lapangan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
  "Semua aspirasi akan didengar dan segera diemplementasikan guna tercipta kedamaian. Tim juga akan merumuskan perubahan pendekatan  pembangunan yang lebih menyentuh pemerintah kabupaten/kota," tutur Velix di sebuah diskusi di Jakarta kemarin (29/10).
  Terkait berita tentang sumbangan dari Freeport senilai USD 14 juta untuk Polri guna membiayai penempatan pasukan di kawasan pertambangan, Velix menyatakan presiden belum akan memberikan sikap resmi. Meski demikian, Velix menilai dana partisipasi tersebut wajar diberikan, karena Freeport berkepentingan dengan keamanan usahanya di lokasi yang sulit dan rawan konflik.
  "Kita harus melihat bagaimana kerangka peraturan, konsekuensi ketika investasi disebut aset vital nasional bagaimana konsekuensi kerja dengan keamanan, apa yang harus dilakukan pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan keamanan khususnya Polri," kata Velix.
  Meski demikian, Velix menegaskan kutipan dana pengamanan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penataan hubungan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta hubungan kerja aparat keamanan dan Freeport.
  "Saya tidak mengatakan (tidak ada solusi selain pemberian bantuan pengamanan) seperti itu. Tapi kta harus melihat hubungan kerja antara Freeport dan keamanan di sana. Aset yang menjadi kepentingan nasional dan apa konsekuensinya dari aspek penjagaan dan keamanan," terangnya.
  Dalam diskusi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai ada empat masalah yang harus diselesaikan pemerintah untuk menuntaskan konflik di Papua, yakni marginalitas dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kegagalan politik yang memunculkan gerakan Papua Merdeka. (kuh)

Diberi Gelar ‘Pahlawan’, Peti Jenasah Dibalut BK

Diberi Gelar ‘Pahlawan’, Peti Jenasah Dibalut BK

SENTANI– Dua dari tiga korban yang ditemukan tewas di perbukitan belakang Korem 172/PWY pasca pembubaran peserta Kongres III oleh aparat TNI dan Polri, dikuburkan di Waibron, kampoung halaman mereka, Jumat (21/10) kemarin. Keduanya masing-masing-masing-masing, atas nama Yakobus Samonsabra dan Max Asayeuw warga asli Waibron, Distrik Sentani Barat.

Pemakaman korban dilakukan Jumat (21/10), kemarin sore sekitar pukul 03.00 WIT. Isak tangis histeris keluarga korban mewarnai pengantaran jenasah yang akan diserahkan ke para-para adat untuk disemayamkan di Waibron. Sejumlah pelayat yang diantaranya kerabat, masyarakat dan sejumlah pasukan Penjaga Tanah Papua (petapa) juga turut serta mengantarakan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menariknya, dua korban ini mendapat penghargaan sebagai pahlawan penjaga perdamaian Tanah Papua dan dibaluti Bendera Bintang Kejora di atas dua peti jenasah ini.

Proses pemakaman dari keluarga menyerahkan ke pasukan perdamaian tanah papua kemudian diserahkan secara resmi ke para-para adat, karena pasukan penjaga tanah Papua menjaga aset-aset daripara adat untuk mengawal hak-hak dasar yang dimana secara terbukti mereka telah gugur melaksanakan tugas untuk mengamankan jalannya kongres rakyat Papua III.

Kepala keamanan petapa wilayah Mamta Elias Ayakeding menuturkan saat di temui Bintang Papua di para-para adat penyerahan korban kemarin sore menuturkan “Saya sangat sayangkan tindakan aparat kepada pasukan Petapa, mereka ini adalah pasukan perdamaian tanah papua ko bisa di dinuh,”ujar Elias heran. Tambahnya,sedangkan pasukan perdamaian ini mereka tidak bawa apa-apa satu pucuk senjatapun mereka tdak punya, bahkan peluru pun tidak ada,tapi kenapa mereka menjadi korban pengamanan KRP III ini.”tegasnya.

Saat bintang Papua memasuki wilayah Waibron, Jumat sore (21/10) suasana mulai dari jalan Kartosari hingga Waibron Sentani Barat tampak sunyi sepi dan tidak ada terlintas mobil anggkutan umum, kendaran pribadi dan motor bahkan tidak nampak masyarakat yang ada di pingir jalan
Banyak isu-isu yang masyarakat dengarkan terkait kematian korban kongres rakyat papua III (KRP),yang diantaranya penyerangan susulan dan pembakaran pasar baru dan pasar lama yang mengakibatkan seluruh masyarakat yang berada di Sentani tengah dan Sentani Barat was-was.

Sempat aparat kepolisian datang ketempat pemakaman yang di pimpin langsung oleh Kapolres Jayapura AKPB. Mathius Fakhiri. SIK dan dua truk anggota polres sejumlah 30 orang. Mereka hanya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalam atas meninggalnya dua korban. Seteah utu kembali, karena rupanya kehadiran aparat di sana tidak diinginkan oleh masyarakat dan keluarga korban.

Menurut ahcmad warga Hawai Sentani yang saat di wawancarai oleh bintang Papua “saya saat ini merasa cemas karena banyak isu yang berkembang di telinga masyarakat, di antaranya akan diadakan pembakaran pasar. saya juga merasa cemas terhadap keluarga saya,karena anak dan cucu saya sering berpergian diluar rumah makanya saya suruh pulang cepat biar tidak terjadi apa-apa diluar sana,harapan kami masyarat Papua itu harus lebih aman dan tentram behubungan masyarakat-masyarakat papua terkenal masyarakat yang penuh dengan rasa cinta damai dan kasi sayang,”katanya. (fer/don/L03)

Asrama dan Kos Mahasiswa Papua Digeledah Oknum TNI

INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah kos dan asrama mahasiswa yang berasal dari Papua di kampus Jawa dan Bali dikabarkan digeledah oleh oknum aparat gabungan TNI dan Polri selama dua hari terakhir ini.
Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang aktivis mahasiswa dari Papua, Ismail Asso. Dia mengatakan mendapat informasi bahwa selama dua hari terakhir ini sejumah kos dan asrama yang diisi oleh mahasiswa dari Papua digeledah oleh aparat gabungan TNI/Polri.
"Dalam dua hari terakhir ini digeledah dan diintimidasi aparat gabungan, yang diduga TNI dan Polri," katanya kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (10/11/2011).
Dia menyebutkan di beberapa titik sentral kos dan asrama mahasiswa Papua di Jakarta juga mengalami perlakuan serupa seperti di daerah Lenteng Agung dan Pasar Minggu. "Kawan-kawan ketakutan, sekarang merapat di satu tempat untuk menghindari penggeledahan oleh aparat TNI/Polri," tambahnya.
Asso tidak menginformasikan mengapa aparat TNI dan Polri melakukan penggeledahan ke kos dan asrama mahasiswa Papua di Jawa dan Bali. Namun bisa saja penggeledahan ini terkait dengan suasana yang memanas di Bumi Cenderawasih.[bay]