Saya tertawa, ketika membaca sebuah media cetak yang memuat sebuah pernyataan kekwatiran mengenai kondisi Papua yang tidak semakin kondusif. Dia seorang praktisi Hukum, namanya Adnan Buyung Nasution. Dia meyakini cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan Papua. Katanya, "Saya anggap masalahnya sangat kritis, tinggal soal waktu saja. Sengaja atau tidak, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua," kata Adnan di LBH Jakarta, Rabu (16/11/2011).
Untuk Papua Merdeka itu jelas dan pastilah, kenapa harus takut?. Menyangkut sejarah soal Papua diintegerasi ke pangkuan Ibu Pertiwi bukan rahasia lagi, sudah diketahui oleh seluruh khalayak orang di bumi, terutama dilingkup orang Papua itu sendiri. Kalau tidak yakin bisa kalian temui disetiap sudut kota Papua, semua orang Papua baik dari anak kecil, remaja, pemuda/i, orang tua, nenek, tete bahkan orang gila saja sering berteriak di jalan Papua Merdeka...!!! Papua Merdeka...!!!
Jadi kalian Indonesia mau pake cara apapun untuk mengindonesiakan kita orang Papua, saya pikir mustahil sekali. Sebab persoalan Papua bukan sebuah kebijakan melainkan sejarah.mungkin Kebijakan bisa saja akan merubah sewaktu-waktu tetapi sejarah tidak. Karena Sejarah adalah sesuatu yang permanen, nyata, tidak berubah dan tidak bisa dimanipulasi oleh apapun dan oleh siapapun. Tidak ada cerita sebuah sejarah bisa dirubah oleh sebuah kebijakan.
Banyak sekali kebijakan yang dibuat oleh indonesia setelah berhasil memasukan Papua ke Indonesia secara ilegal dengan tujuan supaya orang Papua tetap berada dalam NKRI dan menjadi orang Indonesia,
Ini ada beberapa contoh kebijakan Indonesia yang bisa kita lihat.
1.TRIKORA
Yang paling dasar dan paling pertama dari semua kebijakan yang ada sekarang adalah TRIKORA, inilah pintu masuk sekaligus jalan yang berhasil Indonesia buat di Alun-Alun Utara Yogyakarta oleh presiden pertamanya yakni Bung Karno.
Tidak tau atas dasar apa dan dengan alasan apa yang membuat sampai Kukarno dengan seenaknya mengkumandangkan Trikora dengan keyakinan dan percaya diri yang tinggi. Coba cari dan temukan satu saja bukti peninggalan zaman dulu yang ada di pulau papua sana dengan Indonesia. Kalau benar ada bisa dikata sukarno pada saat itu tidak gila, dia benar dan patut diberi jempol tetapi kalau nyatanya tidak ada bisa saya katakan mungkin saat itu dia gila, kemasukan setan.
Karena secara langsung dengan kebijakan dia yang terlalu egois telah membuka jalan bagi Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan biadap (pelanggaran HAM) yang bukan saja berlangsung saat itu melainkan sekarang dan seterusnya seperti yang sering kita rasakan setiap hari. rupanya bukan kita orang papua saja yang kena getah dari kebijakan sukarno yang tidak berperi kemanusiaan, Timor Leste dan Aceh juga pernah mengalaminya. Jadi bisa saya katakan presiden Sukarno yang seluruh masyarakat Indonesia banggakan adalah MANUSIA KANIBAL, alias pemakan manusia. Coba hitung jumlah korban yang meninggal begitu saja dari tiga kota yang saya sebutkan diatas, bukan puluhan, ratusan atau ribuan, lebih dari jutaan orang sudah hilang dari bumi ini. Bejat betul kebijakan manusia kanibal itu.
Pasca trikora, akhirnya Indonesia berhasil menduduki dan mengusai pulau papua, mulai tahun 1963 orang Papua yang ada diseluruh pelosok Tanah Papua, di gunung, pante, lembah, sungai dan dimana saja tempat yang ada orang Papua, disitu juga ada pasukan Indonesia. Maka pertumpahan darahpun terjadi. Banyak sekali orang Papua yang dibunuh. Pembunuhan ini berlanjut sampe tahun 1969, tahun emasnya NKRI, dimana negara papua dipaksa bergabung dengan indonesia melalui PEPERA.
2. DOM
Lalu yang kedua adalahi tahun 1969 ke atas, setelah berhasil memasukan papua ke indonesia melalui Pepera yang cacat akan hukum dan moral, saat itu pulah pulau papua dijadikan “Daerah Operasi Militer” (DOM) oleh presiden kedua, suharto yang juga mantan panglima TNI AD di era Trikora. berbagai macam operasi dilancarkan di bumi papua . mulai dari operasi pamungkas (1970-1974), operasi di sepanjang perbatasan (1977-1985), operasi gagak I dan II (1985-1987), operasi kasuari I dan II (1987-1989), operasi Rajawali (1989-1996) dan seterusnya sampai operasi penyisiran di wamena (2002-2004).
Kebijakan ini sengaja dibuat untuk membasmi atau menghilangkan semua orang papua yang pro kemerdekaan papua dalam bentuk apapuan (OPM, GPK, GPL dan lainnya) dari bumi cendrawasih.
Dan akhirnya kebijakan DOM untuk papua dicaput pada tahun 1998 oleh panglima besar TNI wiranto, karena ditahun itu indonesia disoroti oleh dunia sebagai negara pelanggar HAM terbesar.
3. OTONOMI KHUSUS
Kebijakan yang ketiga adalah OTONOMI KHUSUS (otsus, UU no.21 tahun 2001), kebijakan ini muncul dan lahir setelah persoalan papua berhasil mencuri perhatian di publik nasional maupun internasional.
Ada dua tujuan utama yang ingin digapai indonesia dalam pemberian otsus di papua, yang pertama adalah soal sejarah politik. Karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya otsus orang papua akan menjadi tuan diatas tanahnya sendiri otomatis secara perlahan mereka (orang papua) tidak akan perduli atau acuh tak acuh dengan sejarah merdeka. Yang kedua adalah otsus akan mengakhiri diskriminasi dan akan mendatangkan kesejahteraan yang membuat rakyat papua hidup berfoya-foya, yang artinya kita sesama papua sendiri saling baku bunuh untuk merebut posisi di sistim birokrat pemerintahan.
4. UP4B
Tidak luput atau berhenti disitu saja sampai sekarang kebijakan masih saja ada, terakhir yang lagi heboh belakangan ini adalah kebijakan SBY-Budiono, yaitu Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Kebijakan ini muncul setelah kebijakan sebelumnya otsus dilihat telah gagal total diimplementasikan.
Untuk meyakinkan rakyat Papua agar UP4B dilihat sebagai suatu penyelamat baru (malaikat), mulai dari presiden sebagai pencetus UP4B, wapres Budiono sebagai utusannya, sampai ketua umum UP4B, Letjen TNI Bambang Darmono banyak angkat bicara di berbagai media. Yang katanya UP4B adalah solusi paling jitu bagi orang Papua untuk mengembangkan seluruh aspek yang selama ini menjadi sorotan umum rakyat Papua.
Satu dari sekian banyak alasan para petinggi UP4B yang bisa saya jadikan contoh disini adalah yang diKatatan kepala UP4B, Letjen TNI (purn) Bambang Darmono beberapa waktu lalu, “ bahwa UP4B adalah keinginan presiden yang harus disikapi dengan baik, karena rakyat Papua dan Papua barat menyampaikan kepada pemerintah pusat atau presiden selama ini otsus belum menyampaikan kesejahteraan. Jadi pembentukan ini bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat.
Mungkin saya akan menanggapi sedikit apa yang diucapkan ketua umum UP4B, bos kami orang papua selama ini bicara bukan soal kesejahteraan, yang kami bicara selama ini adalah soal politik papua. Jadi bos jangan ngaur bangun informasi yang tidak benar, karena akibatnya akan fatal terus. Masa yang diminta nasi kok malah dikasih batu....hehheee bego amat.
Itulah empat contoh dari beribu kebijakan yang sudah, telah dan akan dilakukan terus-menerus oleh pemerintah indonesia terhadap kita bangsa papua. Tetapi saya mau katakan bahwa nasionalisme orang papua sampai kapanpun kalian indonesia tidak akan bisa dan mampu hilangkan, karena hal ini sangat berkait erat dengan jati diri.
Jati diri artinya harga diri. Siapapun dia pastinya tidak ingin harga dirinya diinjak-injak. sejak tahun 1961 melalui Trikora harga diri orang papua sudah diinjak-injak sampai detik ini. Untuk menjaga harga dirinya saja orang papua banyak yang menjadi korban.
Harga diri orang papua yang saya maksudkan disini adalah bendera bintang kejora, lagu kebangsaan hai tanahku papua, dan wilayah adat dari sorong sampai samarai. Demi mempertahankan tiga hal yang menjadi jati dirinya, mereka melakukan perlawanan dengan apa adanya, sampai mengakibatkan beribu bahkan berjuta korban tidak berdosa berjatuhan oleh amunisi senjata dan alat tajam milik TNI.
Jadi tindakan yang lahir dari kebijakan apapun di papua tidak mampu mempengaruhi orang papua untuk tetap berada didalam indonesia, karena tujuan kami sudah dan sangat jelas kami mau menentukan nasib sendiri, bebas dan merdeka dari kalian indonesia.
Kami tidak pernah minta yang namanya kesejahteraan, kedamaian,ketentraman, pembangunan atau label lainnya. Yang kami tuntut selama ini adalah KEMERDEKAAN.
Klo Tidak percaya atau tidak yakin dengan pernyataan saya, coba beri referendum ulang bagi rakyat papua untuk menentukan nasibnya sendiri yang langsung disaksikan oleh pihak ketiga sebagai pihak netral dalam hal ini PBB, klo brani.....!!!
Posting Komentar