Headlines News :
Home » » “Seminar PEPERA Mestinya Dibuat di Papua”

“Seminar PEPERA Mestinya Dibuat di Papua”

Written By Ipmapuja Korwilmalangraya on Rabu, 25 Juli 2012 | Rabu, Juli 25, 2012

FMPY Bubarkan Seminar di UGM

“Seminar PEPERA Mestinya Dibuat di Papua”

Suasana Pembubaran Seminar Nasional di UGM @Umaginews.com
Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH – Mahasiswa Papua  di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua Yogyakarta (FMPY) membubarkan Seminar Nasional bertema “MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN PAPUA SETELAH 43 TAHUN PEPERA 1969” yang digelar di Universitas Gaja Madah (UGM) Yogyakarta, Senin, (09/07), pukul 12.00 WIT.

Seminar yang terselenggaran atas kerja sama Lingkar Pelangi Nusantara (LPN), Fakultas Hukum UGM, Metro TV, Majalah GATRA, dan Lembaga Intelektual  Papua (LITP) itu dibubarkan karena mahasiswa tidak sepakat dengan paparan salah satu pembicara yang menilai hasil referendum masyarakat Papua 43 tahun lalu sudah sah.

“Seminar ilmiah tidak mewakili siapa-siapa. Seminar ilmiah yang dilakukan oleh para intelektual mestinya melihat duduk persoalan secara proporsional. Bukan membenarkan sumber-sumber sejarah yang telah rekayasa di masa lalu. Seminar ilmiah itu mencari kebenaran sejarah masa lalu, bukan tunduk pada cacat sejarah yang telah ada, “ kata salah satu aktivis mahasiswa kepada reporter MAJALAH SELANGKAH usai membubarkan seminar.

Mahasiswa Papua menilai, pemaparan materi oleh beberapa narasumber melengceng dari tujuan seminar. Tujuan seminar adalah (1) menggali kembali semangat PEPERA 1969, kaitannya dengan sejarah politik, hukum internasional, dan implementasi 43 tahun dalam membangun Papua yang sejahtera dan berkeadilan; (2) menggali penjelasan semua pihak terkait upaya-upaya pemerintah yang telah dan tengah dilakukan di Papua demi terwujutnya masyarakat Papua yang sejahtera dan berkeadilan; (3) menggali masukan masyarakat (akademisi, LSM, dan tokoh Papua) terkait pelaksanaan Otsus dan implementasi 43 tahun  dalam membangun Papua yang sejahtera dan berkeadilan; (4) meneguhkan kembali kepercayaan bersama bahwa Otsus Papua merupakan kebijakan terbaik dalam penyelesaian persoalan-persoalan di Papua, namun implementasinya masih tersedat-sedat secara operasional, dan mencari titik temu dan sinergi programatik semua pihak dalam menyelesaikan konflik di Papua secara damai, sejahtera dan berkeadilan.
Beberapa aktivis mahasiswa Papua menilai, seminat seperti itu seharusnya dilakukan di Papua dengan menghadirkan semua pihak. “Masalah ada di Papua. Masalah bukan ada di Yogyakarta. Seminar ini seperti ini bicara soal nasip 250-an suku di tanah Papua.  Jadi, harus hadirkan mereka,” kata salah satu aktivis mahasiswa Papua.

Mahasiswa mendesak, seminar seperti ini digelar di Jayapura dan Manokwari dengan mengundang semua unsur, termasuk MRP, DAP, DPRP, DPRD, DPR RI Gubernur Papua dam Papua  Barat. Juga, semua LSM yang ada di tanah Papua. “Kami menilai, mereka ini seperti pencuri masuk melalui pintu belakang atau jendela,” teriak salah satu mahasiswa Papua.

FMPY menilai, seminar itu dilakukan untuk meloloskan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). “Kami tahu seminar ini hanya untuk loloskan UP4B dan merekomendasikan revisi UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus yang telah gagal total di tanah Papua.  Masalah Papua adalah bukan masalah makan dan minum tetapi masalah status politik. Maka, bicara Otsus dan UP4B sudah berlalu, sekarang kita bicara soal dialog Jakarta –Papua yang konsepnya telah ada,” katanya.

Kekedar diketajui, seminar yang dimoderatori oleh Kania Sutisnawinata dari Metro TV itu mengundang pembicara Julius Septer Manufandu (Sekjen Forum Lembaga Swadaya Masyarakat/FOKER LSM Papua), Mr. Mark Clanning (Dubes Inggris untuk Indonesia), Jaka Triana, SH.,LLM., MA (Pakar Sejarah dan Hukum Tatanegara UGM), Mr. TJeerd Feico DZ (Dubes Belanda untuk Indonesia), Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D. (Pakar Politik Lokal dan Otonomi Daerah/PLOD UGM),  Mr. scot Merciel (Dubes As Untuk Indonesia), Sri Mulyantini (Pakar Hubungan Internasional UI), Mr, Greg Moryati (Dubes Australia untuk Indonesia), dan Max Pohon (Deputy Regional Babppenas). (Yerino Madai/MS/Ist)
Share this post :

Posting Komentar