JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membentuk institusi khusus untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Unit kerja tersebut bernama Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin mantan Sekjen Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) Letjen TNI (purn) Bambang Darmono.
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, ketua tim khusus akan bertanggung jawab langsung pada presiden. Unit tersebut akan ditugaskan turun ke lapangan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
"Semua aspirasi akan didengar dan segera diemplementasikan guna tercipta kedamaian. Tim juga akan merumuskan perubahan pendekatan pembangunan yang lebih menyentuh pemerintah kabupaten/kota," tutur Velix di sebuah diskusi di Jakarta kemarin (29/10).
Terkait berita tentang sumbangan dari Freeport senilai USD 14 juta untuk Polri guna membiayai penempatan pasukan di kawasan pertambangan, Velix menyatakan presiden belum akan memberikan sikap resmi. Meski demikian, Velix menilai dana partisipasi tersebut wajar diberikan, karena Freeport berkepentingan dengan keamanan usahanya di lokasi yang sulit dan rawan konflik.
"Kita harus melihat bagaimana kerangka peraturan, konsekuensi ketika investasi disebut aset vital nasional bagaimana konsekuensi kerja dengan keamanan, apa yang harus dilakukan pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan keamanan khususnya Polri," kata Velix.
Meski demikian, Velix menegaskan kutipan dana pengamanan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penataan hubungan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta hubungan kerja aparat keamanan dan Freeport.
"Saya tidak mengatakan (tidak ada solusi selain pemberian bantuan pengamanan) seperti itu. Tapi kta harus melihat hubungan kerja antara Freeport dan keamanan di sana. Aset yang menjadi kepentingan nasional dan apa konsekuensinya dari aspek penjagaan dan keamanan," terangnya.
Dalam diskusi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai ada empat masalah yang harus diselesaikan pemerintah untuk menuntaskan konflik di Papua, yakni marginalitas dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kegagalan politik yang memunculkan gerakan Papua Merdeka. (kuh)
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, ketua tim khusus akan bertanggung jawab langsung pada presiden. Unit tersebut akan ditugaskan turun ke lapangan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
"Semua aspirasi akan didengar dan segera diemplementasikan guna tercipta kedamaian. Tim juga akan merumuskan perubahan pendekatan pembangunan yang lebih menyentuh pemerintah kabupaten/kota," tutur Velix di sebuah diskusi di Jakarta kemarin (29/10).
Terkait berita tentang sumbangan dari Freeport senilai USD 14 juta untuk Polri guna membiayai penempatan pasukan di kawasan pertambangan, Velix menyatakan presiden belum akan memberikan sikap resmi. Meski demikian, Velix menilai dana partisipasi tersebut wajar diberikan, karena Freeport berkepentingan dengan keamanan usahanya di lokasi yang sulit dan rawan konflik.
"Kita harus melihat bagaimana kerangka peraturan, konsekuensi ketika investasi disebut aset vital nasional bagaimana konsekuensi kerja dengan keamanan, apa yang harus dilakukan pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan keamanan khususnya Polri," kata Velix.
Meski demikian, Velix menegaskan kutipan dana pengamanan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penataan hubungan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta hubungan kerja aparat keamanan dan Freeport.
"Saya tidak mengatakan (tidak ada solusi selain pemberian bantuan pengamanan) seperti itu. Tapi kta harus melihat hubungan kerja antara Freeport dan keamanan di sana. Aset yang menjadi kepentingan nasional dan apa konsekuensinya dari aspek penjagaan dan keamanan," terangnya.
Dalam diskusi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai ada empat masalah yang harus diselesaikan pemerintah untuk menuntaskan konflik di Papua, yakni marginalitas dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kegagalan politik yang memunculkan gerakan Papua Merdeka. (kuh)
Posting Komentar