1 Desember Barulah Embrio
Kapolda: Jangan Ada Pengibaran Bintang Kejora
JAYAPURA – Jika sebelumnya Juru Bicara TPN-PB, Jonah Wenda mengklarifikasi bahwa berbagai SMS terkait 1 Desember adalah bukan dari TPN-PB, maka Rabu (23/11), giliran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga melakukan klarifikasi masalah yang serupa. Untuk menyikapi beredarnya berbagai SMS yang terkait momen 1 Desember, Wakil Ketua 1 KNPB Mako Tabuni, menyatakan bahwa 1 Desember bukan hari kemerdekaan bangsa Papua, melainkan embrio dari kemerdekaan. Ia menyerukan kepada seluruh warga di Papua agar tidak cepat terprovokasi berbagai informasi yang beredar melalui pesan pendek telepon seluler terkait 1 Desember 2011 yang sering disebutkan sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat. “Saya minta kepada warga yang ada di seluruh Tanah Papua untuk tidak cepat terpengaruh dengan kemunculan sejumlah isu-isu negatif lainnya akhir-akhir ini,” kata ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi moderator KNPB Alberth Wanimbo saat memberikan keterangan pers di Prioma Garden Abepura, Rabu (23/11).
Dikatakan, sejumlah informasi melalui SMS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dari oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerharmonisan yang telah tercipta selama ini di Papua.
“Kemarin ketua umum KNPB, Buhtar Tabuni telah mengatakan agar kita, warga Papua tidak membuat suatu gerakan tambahan pada 1 Desember nanti, jika hal itu dilakukan maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,” katanya.
Hal itu yakni untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember nanti. “Karena BK bukanlah bendera biasa atau kain yang hanya dikibarkan lalu ditinggalkan dan tidak dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, barang siapa, orang Papua sekalipun berusaha mengibarkan BK, berarti berurusan dengan aparat keamanan. “Dan dia jugalah yang mengorbankan warga Papua,” katanya tegas.
Selain itu, Mako Tabuni juga mengatakan pihaknya tidak sependapat hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada pertengahan Oktober lalu yang telah merekomendasikan dan mendirikan suatu negara Federasi Papua Barat, karena tidak mewakili orang Papua pada umumnya, termasuk sejumlah organisasi perjuangan lainya.
“Hasil KRP III tidak representatif dan tidak mengakomodir keinginan dan kemauan rakyat bangsa Papua Barat,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs BL Tobing mengatakan, 1 Desember yang acapkali diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat diharapkan tak terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora.
Hal ini disampaikan di sela sela Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (23/11).
Dikatakan, semua pihak dihimbau melakukan pengendalian terhadap simbol simbol kenegaraan yang ada seperti pengibaran bendera Bintang Kejora.
Dikataknnya, semua pihak bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh agama diseruhkan untuk menjaga situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan agar tetap kondusif.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Kapolresta dan Kapolresta diseluruh Tanah Papua untuk tak memberikan bantuan dana khususnya kepada organisasi pro kemerdekaan untuk membiayai Peringatan Kemedekaan Bangsa Papua Barat.
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Indra Hidayat terkait peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat menegaskan, pihaknya mengharapkan agar rakyat Papua tak melakukan tindakan tindakan yang merugikan dan mengorbankan rakyat Papua seperti yang terjadi sebelumnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau semua komponen rakyat Papua untuk mengantisipasi kalender Kantibmas di Tanah Papua serta menjaga agar situasi tetap kondusif terutama menjelang perayaan Natal dapat dirayakan dengan penuh suka cita dan kedamaian. (aj/mdc/don/l03)
Dikatakan, sejumlah informasi melalui SMS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dari oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerharmonisan yang telah tercipta selama ini di Papua.
“Kemarin ketua umum KNPB, Buhtar Tabuni telah mengatakan agar kita, warga Papua tidak membuat suatu gerakan tambahan pada 1 Desember nanti, jika hal itu dilakukan maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,” katanya.
Hal itu yakni untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember nanti. “Karena BK bukanlah bendera biasa atau kain yang hanya dikibarkan lalu ditinggalkan dan tidak dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, barang siapa, orang Papua sekalipun berusaha mengibarkan BK, berarti berurusan dengan aparat keamanan. “Dan dia jugalah yang mengorbankan warga Papua,” katanya tegas.
Selain itu, Mako Tabuni juga mengatakan pihaknya tidak sependapat hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada pertengahan Oktober lalu yang telah merekomendasikan dan mendirikan suatu negara Federasi Papua Barat, karena tidak mewakili orang Papua pada umumnya, termasuk sejumlah organisasi perjuangan lainya.
“Hasil KRP III tidak representatif dan tidak mengakomodir keinginan dan kemauan rakyat bangsa Papua Barat,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs BL Tobing mengatakan, 1 Desember yang acapkali diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat diharapkan tak terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora.
Hal ini disampaikan di sela sela Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (23/11).
Dikatakan, semua pihak dihimbau melakukan pengendalian terhadap simbol simbol kenegaraan yang ada seperti pengibaran bendera Bintang Kejora.
Dikataknnya, semua pihak bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh agama diseruhkan untuk menjaga situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan agar tetap kondusif.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Kapolresta dan Kapolresta diseluruh Tanah Papua untuk tak memberikan bantuan dana khususnya kepada organisasi pro kemerdekaan untuk membiayai Peringatan Kemedekaan Bangsa Papua Barat.
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Indra Hidayat terkait peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat menegaskan, pihaknya mengharapkan agar rakyat Papua tak melakukan tindakan tindakan yang merugikan dan mengorbankan rakyat Papua seperti yang terjadi sebelumnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau semua komponen rakyat Papua untuk mengantisipasi kalender Kantibmas di Tanah Papua serta menjaga agar situasi tetap kondusif terutama menjelang perayaan Natal dapat dirayakan dengan penuh suka cita dan kedamaian. (aj/mdc/don/l03)
Posting Komentar