Headlines News :
Home » » Akhirnya Kongres Digelar di Lapangan

Akhirnya Kongres Digelar di Lapangan

Written By Ipmapuja Korwilmalangraya on Senin, 17 Oktober 2011 | Senin, Oktober 17, 2011


Akhirnya Kongres Digelar di Lapangan PDF Cetak E-mail
Senin, 17 Oktober 2011 01:12
* Dibuka Pagi ini, Diklaim Akan Dihadiri 10 Ribu Orang
* Yusak Pakage: Jangan Sampai Rakyat jadi Korban

Suasana penyambutan delegasi yang hendak melaksanakan ibadah pra kongres di Lapangan Sakeus Padang Bulan Minggu (16/10)
Suasana penyambutan delegasi yang hendak melaksanakan ibadah pra kongres di Lapangan Sakeus Padang Bulan Minggu (16/10)
JAYAPURA- Meski  tidak diijinkan  menggunakan Auditorium Uncen dan GOR Cenderawasih,  Panitia Kongres  Rakyat Papua III  tetap berkomitmen Kongres dilaksanakan  sekalipun itu harus , di lapangan.   Selpius Bobii,  Selaku Ketua KRP III  mengatakan, kongres ini  akan dibuka hari ini, Senin (17/10)  pukul 09.00 WIT di Lapangan Sakeus, depan Asrama Tunas harapan, Padang Bulan. Mengenai pemindahan tempat, adalah karena dua tempat yang diharapkan sebelumnya, yakni GOR Cenderawasih dan Auditorium Uncen tidak mendapat ijin dari pengelolanya. Dalam pembukaan, akan diawali ibadah yang akan dilanjutkan seminar dengan menghadirkan Pemerintah Pusat sebagai Keynot Speaker (pembicara utama), yakni diwakili Ditjen Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri. “Tepat jam 9 akan dibuka, apakah besok jam 9 itu dari pusat datang atau tidak, tetap dibuka jam itu,” tegasnya.
Dalam acara pembukaan tersebut, akan dipandu oleh pdt Sim Norotouw, dengan pengkhotbah pdt Yesaya Dimara.
Disinggung tentang format Kongres, menurutnya tidak jauh beda dengan kongres pada umumnya, yaitu diisi dengan seminar, diskusi, dan pleno.
Terkait pembicara yang akan hadir, menurut Selpius sudah ada dari Foker LSM, Septer Manufandu,  dari tokoh Gereja, pdt Benny Giyai, pdt Socrates S Yoman, dan pdt Yemima Krey.
Sedangkan dari pemerintah daerah Provinsi Papua maupun Papua Barat, menurutnya hanya diundang untuk hadir saja.”Yang penting ada pemerintah pusat sudah cukup,” tegasnya.
Disinggung tentang hasil kongres yang diharapkan pihak Panitia, Selpius mengatakan bahwa hasil kongres adalah sesuai thema, yakni menegakkan hak-hak dasar orang Papua di masa kini dan masa depan.
“Peserta ini kan dari kampung yang membiayai sendiri. Mereka akan salurkan pendapat, pikiran atas apa yang dia rasakah. Kita hanya menampung dan memfasilitasi saja,” jelasnya.
Dikatakan, bahwa masyarakat tersebut datang, bicara dan memutuskan sendiri atas masalah yang di hadapi di masing-masing daerah asalnya. “Apa yang diputuskan, ke depan mereka sendiri juga yang akan memperjuangkan untuk mewujudkannya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat mengungkapkan rasa trimakasihnya kepada Pemerintah Pusat yang telah merestui pelaksanaan KRP III. “Kepada masyarakat, saya juga mengucapkan terimakasih atas partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat berlagsung dengan situasi yang kondusif,” ungkapnya

KRP Bicara Kesejahteraan?
Sementara itu, jika sebelumnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III mendapatkan berbagai reaksi penolakan, kini giliran dua pihak, yaitu dari  Ketua DPD Barisan Komando Garuda Indonesia (BKGI), Richard Kabarek dan koordinator Parlemen Jalanan, Yusak pakage yang sedikit menyatakan harapannya.
Meskipun tidak langsung mendukung pelaksanaan KRP III tersebut, keduanya memberikan masukan kepada panitia pelaksanaan KRP III.
Richard yang keturunan Biak - Jawa, menyatakan Kongres III, hendaknya membicarakan keadaan masyarakat Papua. “Untuk mendapatkan kesejahteraan yang pantas mereka terima,” harapnya kepada wartawan.
Menurutnya,  pejabat-pejabat tinggi baik itu dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya serius menyikapi situasi-situasi tersebut. “Supaya apa?  Tidak ada lagi suatu pergerakan yang membuat masyarakat panik dan bimbang. Apakah betul situasinya seperti ini?,” lanjutnya.
Sebagai generasi muda Ia mengakui adanya kesenjangan pada masyarakat Papua. “Kami bagian dari NKRI, tapi tolong, kami butuh pendidikan, kami butuh kesejahteraan,” akunya.
Ia berharap kepada para pejabat di Provinsi maupun di kabupaten/kota untuk tidak selalu menyalahkan situasi. “Coba koreksi diri sendiri, saya tegaskan ini kepada pejabat-pejabat tinggi. Karena mereka yang membuat kebijakan itu dan merekalah yang membawa aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Sehingga ia berharap kepada Pemerintah Pusat, untuk bersama-sama menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten. “Agar mereka membuat satu konsep program pembangunan, agar masyarakat di pedalaman pada umumnya bisa merasakan kemajuan dan mereka juga bisa meraakn kesejahteraan itu,” harapnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar pelaksanaan KRP III,  tidak membuat keputusan yang kelak akan merugikan diri sendiri, juga masyarakat banyak. “Mari kita sikapi ini bersama, hakekat suatu kemerdekaan adalah bagaimana rakyat merasakan kesejahteraan. Mudah-mudahakan Kongres ke-3 bisa melihat lebih intensif itu,” lanjutnya.
Sedangkan tanggapan dan harapan dari Yusak Pakage yang mengaku sempat ikut kongres yang ke dua beberapa waktu lalu. “Dalam kongres tahun ini agak beda dengan kongres lalu,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers Sabtu (15/10) di Kamkey, Distrik Abepura.
Di kongres ke dua, menurutnya  mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, yakni dikasih dana, tempat juga difasilitasi, serta keamanannya dijamin betul.
“Jadi jalan demokrasi yang betul. Kemudian semua unsure masyarakat bersatu di situ, terus semua agenda jalan lancar sesuai dengan yang direncanakan,” ceritanya.
Pada Kongres III ini, menurutnya kembali pada orang-orang yang pegang mandat kongres itu sendiri. “Jadi sampai saat ini banyak persoalan terjadi, itu mereka semua tanggungjawab. Karena pada mereka rakyat kasih mandat,” tegasnya.
Ia sangat berharap agar pihak yang diberi mandat dapat dipercaya, dengan memberi laporan dengan jujur. Kemudian kami juga harap supaya pada kongres  III ini para pemegang mandate harus laporkan kegiatan mereka apa,” jelasnya.
Ia sangat berharap agar tidak menjadikan rakyat sebagai korban. “Sudah isu public bahwa kongres III ini sudah jadi pro kontra, terutama dari TPN PB/OPM, Lambert Pekikir sebagai Ketua Dewan Revolusi Papua Barat sudah menolak. Dengan atas nama TPN/OPM dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua tidak boleh terpengaruh pada organisasi, kongres, atau bentuk dialog atau apapun. Sehingga jangan sampai nanti rakyat Papua yang jadi korban pro kontra itu,” harapnya.(aj/ven/don/l03)
Share this post :

Posting Komentar